DECEMBER 9, 2022
Hukrim

Komisaris PT CAM Bayar Denda

post-img

Kasus Korupsi Pengadaan Komputer UNBK Rp24,9 Miliar


SERANG- Komisaris PT C­ahaya Akbar Mediateknologi (CAM) Ucu Supriatna meni­tip­kan uang denda Rp300 ju­ta kepada Kejari Serang, Rabu (7/9) lalu. 

“Yang bersangkutan (Ucu Su­p­ria­tna-red) telah mem­ba­yar denda Rabu pekan ke­marin kalau tidak salah, nilainya Rp300 juta,” ungkap Kajari Serang Freddy D Si­man­d­juntak didampingi Kasi Pidsus Kejari Serang Jonit­rianto Andra, Jumat (16/9).

Terpidana korupsi penga­daan komputer untuk ujian na­sional berbasis komputer (UNBK) tahun 2018 senilai Rp24,9 miliar ini sebelumnya telah dijatuhi pidana denda Rp300 juta subsider enam bu­lan kurungan.

Selain itu, majelis hakim Pe­ngadilan Tipikor Serang juga menjatuhi hukuman pen­jara satu tahun dan enam bulan. Vonis hukuman yang diba­cakan pada Senin (22/8) lalu, itu dinyatakan telah in­krah atau memiliki ke­kua­tan hukum tetap. 

Selain Ucu, mantan Kepala Di­nas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan Banten Eng­kos Kosasih juga divonis 16 bulan penjara dan denda se­besar Rp100 juta subsider ti­ga bulan kurungan. Mantan Sek­retaris Dindikbud Banten Ar­­dius Prihantono yang divo­nis 16 bulan penjara dan den­da Rp100 juta subsider ti­ga bulan kurungan. 

Lalu, ada Direktur PT Astra­g­raphia Xprins Indonesia (AXI) Sahat Manahan Sihom­bing yang divonis penjara sa­tu tahun dan denda Rp100 juta subsider dua bulan ku­rung­an. “Untuk kerugian ne­gara (Rp8,987 miliar-red) telah dibayarkan,” ungkap Freddy. 

Perbuatan keempat terpi­dana menurut majelis hakim yang diketuai Slamet Widodo ter­bukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembe­ran­­tasan Tindak Pidana Ko­rup­si jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. “Yang ter­­bukti dakwaan subsider,” ujar Freddy. 

Diuraikan dalam putusan, per­kara tersebut berawal saat Engkos menyampaikan ke­pada Ardius bahwa proyek pe­ngadaan komputer akan diker­jakan oleh Ucu. Engkos me­nyuruh Ardius untuk me­ne­mui Ucu. Perintah Engkos ter­sebut ditindaklanjuti Ar­dius dengan menghubungi Ucu melalui sambungan te­le­pon. Dari komunikasi ter­sebut, Ardius dan Ucu ber­temu dua kali. 

Saat bertemu Ucu, Ardius sem­pat menanyakan menge­nai success fee kepada Ucu. Ke­tika itu, Ucu menjawab telah mengalokasikan sekira lima persen dari real cost. Ada­nya permintaan fee terse­but kembali disampaikan Eng­kos pada Mei 2018. Ketika itu, Engkos menemui Joko Waluyo yang merupakan peng­ganti Ardius sebagai Sek­retaris Dindikbud Banten. 

Engkos pada waktu itu juga me­ngenalkan Joko kepada Ucu sebagai pihak yang me­lak­­sanakan pekerjaan. “(Eng­kos-red) meminta (kepada Joko-red) untuk menye­ge­ra­kan proses pencairan dana pe­ngadaan komputer tahun 2018,” ungkap Novalinda Arianti, anggota majelis hakim. 

Akan tetapi, Joko sebagai pe­jabat pembuat komitmen (PPK) dan kuasa pengguna ang­garan (KPA) pengadaan me­nolak memproses pencair­an anggaran sebelum dilaku­kan audit oleh Inspektorat Banten sebagai mitigasi resiko. 

Keengganan Joko mem­pro­ses pencairan proyek ter­sebut membuat Engkos se­laku pengguna anggaran (PA) mengambil alih tugas KPA dan PPK. Selanjutnya, do­kumen pembayaran yang te­lah ditandatangani Engkos dilakukan pembayaran oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dari Badan Penge­lo­laan Keuangan dan Aset Da­erah (BPKAD) Provinsi Banten. 

Jumlah uang yang ditransfer ke rekening PT AXI selaku pe­nyedia komputer UNBK se­­besar Rp22,381 miliar. Jumlah uang yang ditransfer tersebut se­te­lah dipotong pajak. “Jum­lah yang dibayar­kan untuk ke­­se­luruhan item Rp22.381.277.455,” kata No­valinda. 

Novalinda mengatakan, per­­buatan keempatnya dalam pe­ngadaan tersebut tidak me­la­kukan analisis ke­bu­tuhan dan tidak tercan­tum dalam rencana kebu­tuh­an ba­rang milik daerah. “Me­laksanakan kegiatan pe­ngadaan dengan tidak me­nyu­sun rencana umum pe­nga­­daan barang/jasa yang se­­suai kebutuhan Dindikbud Ban­­ten sehingga spesifikasi kom­­puter menjadi tidak je­las,” kata Novalinda. (fam/nda)