Kas Keliling BI Jangkau Kepulauan
SERANG – Keterbatasan akses layanan keuangan masih menjadi tantangan utama masyarakat di pulau-pulau kecil di Provinsi Banten. Menjawab kebutuhan itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Banten bersama Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Banten melaksanakan program kas keliling di daerah kepulauan pada 17–18 September 2025.
Program ini menyasar Pulau Tunda dan Pulau Panjang di Kabupaten Serang. Selama dua hari, masyarakat mendapat layanan penukaran uang, edukasi keuangan, hingga sosialisasi transaksi digital.
Kepala Perwakilan BI Banten Ameriza M Moesa menegaskan, kegiatan kas keliling merupakan implementasi kebijakan clear money policy untuk menjamin ketersediaan uang layak edar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kepulauan.
“Kami ingin memastikan masyarakat di pulau kecil juga bisa menikmati uang layak edar dalam jumlah cukup, pecahan sesuai, dan kondisi baik. Dengan begitu, aktivitas ekonomi sehari-hari lebih lancar,” jelas Ameriza, Rabu (17/9).
Selain uang tunai, BI juga memperkenalkan penggunaan QRIS untuk mendorong transaksi digital. Melalui kerja sama dengan Bank BJB dan BNI, masyarakat dan pelaku UMKM di pulau dapat langsung mendaftar dan mulai menggunakan pembayaran nontunai.
Komandan Lanal Banten Kolonel Laut (P) Catur Yogiantoro mendukung penuh operasional kas keliling dengan menyiapkan armada pengawalan, di antaranya Kapal Angkatan Laut (Kal) Anyer. Enam personel juga dikerahkan untuk memastikan keamanan distribusi.
“Kehadiran kas keliling ini penting bagi masyarakat kepulauan. Kami pastikan distribusi berjalan aman dan lancar,” tegas Catur.
Bagi masyarakat, program ini menjadi kesempatan langka. Warga tidak hanya memperoleh uang pecahan baru, tetapi juga pengetahuan tentang pengelolaan keuangan. Edukasi publik meliputi program Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, perlindungan konsumen, hingga manfaat pembayaran digital.
KPw BI Banten memastikan kegiatan serupa akan digelar rutin, minimal sekali setahun, bahkan bisa lebih sering jika diperlukan. Dengan demikian, akses layanan keuangan di kepulauan diharapkan tidak lagi menjadi hambatan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. (mg01/bie)
