^{RAKERNAS: Mendagri Tito Karnavian memberi arahan sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang berlangsung di Vimala Ballroom Hotel Pullman Vimala, Ciawi, Kabupaten Bogor, Sabtu (18 /6). (humas kemendagri)}

BOGOR – Menteri Dalam Negeri (Men­dagri) Muhammad Tito Karnavian me­minta daerah mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mempermudah izin investasi atau berusaha.

Langkah tersebut perlu dilakukan, meng­ingat saat ini Indonesia tengah me­masuki masa pemulihan ekonomi yang ditandai dengan lebih terkendalinya kasus pan­demi dalam negeri. 

“Pemulihan ekonomi yang utama untuk dae­rah, tolong belanja APBD-nya dibelan­jakan,” ujar Mendagri dalam keterangan yang diterima, Minggu (19/6). 

Mendagri menjelaskan, belanja APBD me­rupakan salah satu penyumbang per­­tumbuhan ekonomi nasional. Belanja pe­merintah, kata Mendagri, harus direa­lisasikan agar memperbanyak peredaran uang di masyarakat.

Ini lantaran, peredaran uang tersebut akan memperkuat daya beli masyarakat, sehingga konsumsi rumah tangga dapat meningkat. Selain itu, belanja pemerintah juga menjadi stimulus bagi sektor swasta yang sempat terpuruk akibat pandemi. “Konsumsi rumah tangga merupakan variabel terpenting untuk membangun angka pertumbuhan ekonomi,” terang Mendagri. 

Namun sayangnya, lanjut Mendagri, ber­dasarkan data yang dikantonginya hingga saat ini angka realisasi belanja daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dinilai masih rendah.

Karena itu, Mendagri mendorong agar dae­rah dapat terus berupaya mening­katkan realisasi tersebut.

Kepala daerah, kata Mendagri, perlu mem­bangun komunikasi dengan jajaran­nya terkait upaya peningkatan realisasi anggaran. 

Kepala daerah perlu meninjau Orga­ni­sasi Perangkat Daerah (OPD) yang reali­sasinya masih rendah untuk mengetahui kendala sekaligus mencari solusi pena­nga­nannya. “Cek mana OPD atau kepala dinas yang letoi-letoi belanjanya, cek ma­salahnya, kemudian dorong untuk belan­jakan anggarannya,” tegas Mendagri.

Selain itu, Mendagri menekankan pemerintah daerah agar mempermudah izin investasi, baik dari dalam negeri mau­pun luar negeri. 

Pemerintah, kata Mendagri, telah ber­upaya memotong rantai proses perizinan, salah satunya dengan mengalihkan se­jumlah jabatan struktural ke fungsional. 

Dirinya membandingkan proses meng­urus perizinan berusaha di beberapa ne­gara yang membutuhkan waktu lebih singkat, ketimbang di Indonesia.

Karena itu, dia meminta agar daerah tak mempersulit izin berinvestasi. Ter­lebih, sebuah daerah tidak mungkin akan survive jika hanya mengandalkan APBD. “Peran swasta sangat penting,” tandas Mendagri. (disway.id/air)