^{KETERANGAN : Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mahlil Ruby (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan di Le Dian Hotel, Senin (19/9).}  

BPJS Kesehatan Uji Coba Skema BKS KIA

SERANG–40 klinik dan puskesmas di wilayah Kabupaten dan Kota Serang di­tetapkan menjadi fasilitas kesehatan ting­kat pertama (FKTP) untuk melak­sa­nakan uji coba sistem pembayaran de­ngan skema Belanja Kesehatan Stra­tegis Kesehatan Ibu dan Anak (BKS KIA).

Diketahui, BPJS Kesehatan beker­ja­sama dengan Kementerian Kesehatan (Ke­menkes), United States Agency for International Development (USAID), dan World Bank melaksanakan prog­ram BKS KIA untuk menekan angka ke­matian ibu dan anak atau AKI dan AKB. Ke depan, peserta BPJS Kesehatan me­lakukan pendaftaran ke FKTP untuk pe­meriksaan secara bertahap. Mulai dari hamil hingga proses persalinan.

Untuk itu, selama satu tahun ke de­pan, uji coba sistem baru ini akan dila­kukan pada 40 FKTP yang berada di Kabupaten dan Kota Serang.

Direktur Perencanaan, Pengem­ba­ngan dan Manajemen Risiko BPJS Ke­sehatan, Mahlil Ruby mengatakan, ske­ma ini telah dirumuskan sejak tahun 2019 sebagai langkah mening­kat­kan efektivitas dan efisiensi pela­ya­nan kesehatan ibu dan anak. “Pe­lak­sanaan uji coba skema BKS KIA di­mulai September 2022 sampai de­ngan Agustus 2023 mendatang,” ujarnya kepada wartawan saat meng­ge­lar konferensi pers di Le Dian Hotel, Senin (19/9).

Mahlil menjelaskan, alasan meng­gan­deng llinik dan puskesmas, karena 67 persen pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC) dilakukan di rumah sakit. sementara FKTP seba­gai garda terdepan pelayanan kese­ha­tan justru hanya melayani 33 persen ANC. “Kualitas pelayanan ANC juga be­lum memenuhi standar sehingga ke­hamilan berisiko tinggi kurang ter­identifikasi dengan baik dan me­nye­bab­kan tingginya rujukan ke rumah sakit,” katanya.

“Prosentase layanan ANC di Indo­ne­sia yang memenuhi standar baru 2,7 persen. Tingginya angka persalinan melalui operasi caesar salah satunya di­sebabkan oleh rendahnya kuantitas dan kualitas ANC,” tambah Mahlil

Kata dia, BPJS Kesehatan bersama Kemen­kes RI dan USAID mengem­bang­kan skema pembayaran BKS KIA demi meningkatkan efisiensi pem­biayaan kesehatan ibu dan anak de­ngan tetap memperhatikan mutu la­yanan, sarana dan prasarana..

Sementara itu, Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lem­baga BPJS Kesehatan, Mundihamo me­nambahkan, keberadaan BKS KIA di­harapkan bisa meningkatkan kualitas, efi­siensi, dan ekuitas pelayanan kese­ha­tan bagi ibu dan anak. “Melalui pe­ngem­bangan sistem pembayaran BKS KIA, peserta BPJS Kesehatan da­pat memperoleh manfaat layanan ultra­sonografi (USG) di FKTP, layanan ANC sebanyak enam kali, dan persa­linan dibantu oleh satu dokter dan dua bidan atau perawat di FKTP,” katanya.

Menurutnya, program tersebut, bu­kan hanya untuk peserta saja. Bagi FKTP yang menerapkan BKS KIA, akan ada kenaikan besaran tarif sesuai harga keekonomian kesehatan ibu dan anak. Misalnya, untuk layanan ANC, persalinan, layanan pasca-per­sa­linan atau post natal care (PNC), dan layanan KB. Pemberian layanan ANC dan PNC lengkap di FKTP akan dipantau dan dievaluasi secara ketat. “Kami juga akan menambah fitur Ap­likasi P-Care untuk mempermudah pro­ses memverifikasi penagihan klaim KIA dan memantau implementasinya di FKTP uji coba,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Kebi­jakan Pembiayaan dan Desentralisasi Ke­sehatan Kemenkes RI Yuli Farianti me­ngatakan, pihaknya siap memulai sistem belanja strategis dalam layanan ke­sehatan ibu di puskesmas dan klinik. Kata dia, kepatuhan fasilitas kesehatan dalam memberikan layanan ibu yang ter­standar akan dipantau Dinas Ke­se­hatan dan BPJS Kesehatan. 

“Penguatan pemastian mutu menjadi sa­lah satu kunci sistem BKS KIA. Klaim yang dibayarkan akan diverifikasi de­ngan layanan terstandar,” terangnya. 

“Pemastian kualitas layanan ini akan ber­imbas pada peningkatan pelayanan ibu hamil dan persalinan yang meru­pakan bagian dari Standar Pelayanan Mi­nimal (SPM-red) bidang kesehatan yang harus dicapai oleh pemerintah daerah,” katanya.

Kepala Dinkes Kota Serang Ahmad Ha­sanuddin mengatakan, pihaknya berkomitmen men­dukung kelancaran uji coba BKS KIA di delapan puskesmas dan 17 kli­nik swasta wilayah Kota Serang. “Ka­rena BKS KIA bertujuan untuk men­ciptakan layanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan,” terangnya.

Kepala Dinkes Kabupaten Serang Agus Sukmayadi mengatakan, pihaknya siap mendukung penuh uji coba sistem BKS KIA di 4 Puskesmas dan 11 klinik swasta di Kabupaten Serang. (fdr/nda)