Kesejahteraan Guru Honorer Madrasah Memprihatinkan
DIALOG: Kepala Kanwil Kemenag Banten Nanang Fatchurrochman menghadiri acara ngobrol pendidikan Islam di Hotel Bumi Katineung Rangkasbitung, Senin (19/9).(Yusuf/Radar Banten)
LEBAK – Kesejahteraan guru honorer madrasah di Kabupaten Lebak dan Pandeglang cukup memprihatinkan. Hingga saat ini, guru honorer madrasah masih ada yang dibayar Rp50 ribu dan ada juga yang dibayar menggunakan hasil bumi.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Banten Nanang Fatchurrochman mengakui, kesejahteraan guru honorer di Lebak dan Pandeglang cukup memprihatinkan. Sehingga, para guru honorer madrasah tersebut tidak hanya memikirkan bagaimana cara mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Tapi, mereka juga harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
”Guru honorer masih kurang sejahtera, seperti di Lebak dan Pandeglang masih ada yang diberi honor Rp50 ribu. Bahkan ada yang dibayar dengan hasil bumi. Ada yang dengan pisang dan lain-lainnya,” kata Nanang di depan para Kepala Madrasah yang hadir dalam acara Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) di Hotel Bumi Katineung Rangkasbitung, Senin (19/9).
Kondisi tersebut menjadi catatan dan pekerjaan rumah (PR) Kementerian Agama agar ke depan kesejahteraan guru honorer madrasah dapat terus meningkat. Sehingga mereka fokus dalam menjalankan tugas, yakni mencerdaskan anak bangsa di daerah.
”Artinya begini, itu harus menjadi catatan bersama bahwa tugas dan tanggung jawab pendidikan ini bukan hanya pemerintah tapi juga tanggung jawab kita bersama. Kita bersama-sama untuk membangun kebersamaan itu dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan,” ujarnya.
Namun, Ia mengapresiasi guru madrasah di Banten, karena di tengah keterbatasan honor yang diterima, madrasah di Banten, yakni MAN Insan Cendekia Serpong telah berhasil menjuarai nilai UTBK tertinggi di Indonesia.
”Ini luar biasa, maka mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini,” katanya.
Selain tentang honor, para guru madrasah juga mengeluhkan sisten rekrumen tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang hanya mengakomodir tenaga honorer yang bekerja di madrasah negeri. Sementara, guru honorer yang mengajar di madrasah swasta tidak didata.
”Kesempatan itu hanya dibuka untuk guru honorer di madrasah negeri saja, sedangkan swasta tidak. Untuk itu, kita harap ke depan, pemerintah juga ikut memperhatikan guru honorer di madrasah swasta,” kata Ahmad Furqon, salah satu guru madrasah di Lebak.
Anggota Komisi VIII DPR RI Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya mengaku, akan menyampaikan aspirasi tentang kesejahteraan guru honorer kepada Menteri Agama di Jakarta.
”Kemarin kita rapat dengan Kemenag tentang anggaran. Kami pun bertanya-tanya bagaimana nasib guru-guru honorer yang kalau mau menjadi PPPK. Gus Menteri waktu itu menjawab, kami siap. Tapi Insyaallah saya akan terus perjuangkan aspirasi dari para guru ini,” ungkapnya.
Selain itu, Putra mantan Bupati Lebak ini juga mendorong pemerintah untuk menambah alokasi anggaran untuk sektor pendidikan agama. Karena masih banyak madrasah di daerah yang kondisinya rusak dan butuh perhatian lebih.
”Saya ingin membawa aspirasi dari acara ngobrol pendidikan Islam ini. Kemenag harus lebih diperhatikan lagi, diperhatikan dalam sisi anggaran tentunya karena kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di daerah kita masing-masing,” pungkasnya.(mg-02/tur)
