CILEGON - Kabar tarif penyeberangan di Pelabuhan Merak naik pada 19 September 2022 tidak benar alias hoaks. Hingga kini pemerintah masih mengkaji penyesuaian tarif penyeberangan di Pelabuhan Merak pascakenaikan harga BBM.

Kepastian belum ditetapkannya pe­nye­suaian tarif penyeberangan disam­paikan oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Banten Handjar Dwi Antoro.

Dikonfirmasi Radar Banten, menurut Handjar, sampai saat ini pemerintah masih mengkaji dan belum ada infor­masi ke wilayah.

“Saya juga gak tahu itu siapa yang mengeluarkan pernyataan soal berlaku tanggal 19, saya merasa belum pernah me­ngeluarkan pernyataan,” ujar Handjar, Senin (19/9).

Dikatakan Handjar, sampai saat ini pihaknya masih menunggu keputusan Menteri Perhubungan terkait besaran kenaikannya.

Setelah ada keputusan Menhub, baru akan dilakukan sosialisasi kepada stakeholder terkait kepelabuhanan.

“Nanti kita mengadakan sosialisasi, in­formasi, dan ada rapat dengan Gapas­dap, Infa (Indonesian National Ferry Owner Association), dan ASDP,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan, saat ini belum ada kenaikan tarif tiket pelabuhan. “Kalau sudah ada, keluar nilainya, baru kita sosialisasikan,” ujarnya.

Diketahui, tarif penyeberangan di Pelabuhan Merak akan mengalami penyesuaian. Informasi tersebut ramai diperbincangkan pekan lalu.

Wacana penyesuaian tarif penyebe­rangan menyeruak usai adanya Kepu­tusan Menteri Perhubungan Nomor 172 Tahun 2022 tentang Tarif Pe­nye­lenggaraan Angkutan Penye­berangan Kelas Ekonomi Lintas Antar Provinsi dan Lintas Antar-Negara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyesuaian tarif tersebut akan berlaku pada 19 September 2022 pukul 00.00 WIB. 

Sebelumnya Handjar menjelaskan, penyesuaian tarif baru penyeberangan itu berlaku di seluruh pelintasan penye­berangan di Indonesia. “Penyesuaian tarif berlaku serempak secara nasional termasuk lintasan Merak-Bakauheni,” ujar Handjar kepada Radar Banten pada Sabtu (17/9) malam lalu.

Handjar mengaku belum tau besaran nilai ataupun persentase kenaikan tarif penyeberangan tersebut. Ia me­ngaku masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. (bam/bie)