CILEGON - Warga di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, merasa mendapatkan diskri­minasi pendidikan. Hal itu lantaran mereka merasa kesulitan untuk mendaftarkan anaknya di SMA Negeri.

Keluhan itu disampaikan warga kepada anggota DPRD Kota Cilegon dari Daerah Pe­milihan (Dapil) Grogol-Pulomerak, Faturohmi.

Diskriminasi semakin dirasakan masya­rakat pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA sederajat.

Faturohmi menjelaskan, aturan zonasi membuat masyarakat tidak bisa men­daftarkan anaknya di SMA negeri. 

Hal itu lantaran, sekolah SMA negeri yang berada di dekat kecamatan Grogol hanya SMA Negeri 2 Cilegon atau dikenal dengan nama SMA KS. 

Sedangkan, secara kewilayahan SMA itu berada di Kecamatan Purwakarta, se­hingga masyarakat di Grogol tidak bisa mendaftar sekolah.

Di sisi lain, tidak ada satu pun sekolah SMA negeri yang berada di Kecamatan Grogol.

“Persoalan ini selalu terjadi di setiap ta­hun, masyarakat selalu sulit untuk men­daftarkan anaknya di sekolah (SMA/SMK) negeri,” ujar Faturohmi, Senin (20/6).

Karena kondisi itu selama ini masyarakat harus sekolah di SMA swasta atau di Madrasah Aliyah Negeri.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon itu menilai persoalan tersebut merupakan persoalan serius yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah.

Meski kewenangan SMA SMK sederajat berada di Pemerintah Provinsi Banten, Pe­merintah Kota (Pemkot) Cilegon pun di­harap­kan turun tangan menyikapi per­soalan tersebut.

Pemkot Cilegon tidak boleh tinggal diam karena hal tersebut berkaitan dengan masa depan masyarakat.

“Bukankah semua rakyat mendapatkan hak yang sama dalam hal pendidikan, ini kok seperti didiskriminasi,” ujar Faturohmi.

Politisi Partai Gerindra itu berharap Pemkot Cilegon melalui Dinas Pendidikan (Dindik) segera mengambil sikap.

Pemerintah kota bisa melakukan koor­dinasi dengan Pemprov Banten untuk menyikapi persoalan tersebut.

Faturohmi menilai persoalan ini jangan dibiarkan terus berlanjut setiap tahun karena itu perlu ada langkah cepat dan tepat. (bam/alt)