SERANG - Menjelang dibukanya pen­daftaran partai politik sebagai peserta Pe­milu 2024 pada Agustus mendatang, Badan Kesbangpol Provinsi Banten menggelar Diseminasi Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Kes­bangpol Provinsi Banten Ade Ariyanto me­ngajak semua pihak untuk menyuk­seskan Pemilu dan Pilkada 2024 di Provinsi Ban­ten, lantaran pesta demokrasi lima ta­hunan mem­pertaruhkan kualitas dan wajah demo­krasi yang sesungguhnya disetiap daerah.

“Pesta demokrasi harus disambut dengan riang gembira, mesti dijadikan sebagai ajang menjaga persaudaraan,” kata Ade saat membuka kegiatan Diseminasi Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, di Aula Gedung Badan Kesbangpol Provinsi Ban­ten, KP3B, Kota Serang, Rabu, (20/7/2022).

Ia melanjutkan, jika pelaksanaan Pemilu se­rentak akan digelar pada Rabu, 14 Febru­ari 2024, sementara Pilkada digelar tanggal 27 November 2024 mendatang.

“Untuk Pemilu semua anggarannya di­tanggung APBN, sementara Pilkada di­tanggung APBD,” bebernya.

Masih dikatakan Ade, kegiatan di­se­minasi Pemilu dan Pilkada serentak ta­hun 2024 ditempuh sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran politik dan meningkatkan kualitas demokrasi.

“Selain itu juga untuk meningkatkan par­tisipasi politik masyarakat pada Pe­nyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, ini tugas bersama bukan hanya KPU dan Bawaslu saja,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Banten Nurkhayat Santosa mengatakan, tahapan Pemilu 2024 sudah mulai berjalan, sementara untuk Pilkada se­rentak 2024 baru tahap pengajuan ang­garan ke Pemprov Banten.

“Untuk tahapan awal Pemilu 2024 saat ini tengah dimulai, rencanya pen­daftaran calon peserta Pemilu dibuka awal Agustus mendatang,” kata Nurkha­yat yang menjadi narasumber kegiatan Diseminasi.

Ia melanjutkan, untuk Pilkada 2024 pihaknya sudah mengajukan anggaran sebesar Rp573 miliar untuk penyeleng­garaan Pilgub Banten 2024.

“Pada Pilkada 2024 di Provinsi Banten, ada 24 ribu TPS (Tempat Pemungutan Suara). Masing-masing TPS terdiri dari 9 orang KPPS (Kelompok Penyelenggara Pe­­mungutan Suara). Sehingga ke­bu­tuhan anggaran 2024 naik dua kali lipat diban­ding­kan Pilgub Banten 2017,” katanya.

Dikatakan Nurkhayat, dari ang­garan yang diusulkan porsi anggaran ter­besar untuk honorarium Badan Adhoc yang mencapai 68,19 persen. Sisa­nya untuk perencanaan anggaran selama tahapan persiapan dan pelak­sanaan sekira 29 persen dan untuk ope­rasional perkantor­an sekiara 2 persen. (den/air)