DECEMBER 9, 2022
Utama

Anggaran Pilgub Banten Ditunda

post-img

PARIPURNA: Pj Gubernur Banten Al Muktabar saat menghadiri Raperda Perubahan APBD Banten tahun anggaran 2022, di DPRD Banten, Kota Serang, Selasa (20/9). 


*Dewan Tetapkan Perda Perubahan APBD 2022

 

SERANG-DPRD Banten menunda rapat paripurna pengambilan keputusan tentang persetujuan DPRD terhadap Raperda Usul Gubernur, tentang pembentukan dana cadangan Pilgub Banten 2024.

Penundaan itu dilakukan DPRD, lantaran pengalokasian anggaran Pilkada serentak 2024 hanya bisa dilakukan dalam APBD murni 2023, bukan dalam Perubahan APBD 2022 sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berdasarkan jadwal DPRD Banten, kemarin seharusnya ada dua Raperda yang diparipurnakan dengan agenda pengambilan keputusan DPRD, yaitu Raperda pembentukan dana cadangan Pilgub Banten 2024 dan Raperda Perubahan APBD Banten tahun anggaran 2022.

 

Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said yang memimpin rapat paripurna mengatakan, berdasarkan surat pemberitahuan Pemprov Banten terkait hasil rapat koordinasi dan fasilitasi pembahasan Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilgub Banten 2024 dengan Kemendagri, pengalokasian anggaran cadangan Pilgub Banten tidak bisa dilakukan dalam Perubahan APBD 2022.

"Oleh karena itu, agenda rapat paripurna pengambilan keputusan tentang persetujuan DPRD terhadap raperda pembentukan dana cadangan Pilgub Banten 2024 tidak dilaksanakan hari ini (kemarin-red), dan akan dijadwalkan ulang melalui rapat badan musyawarah DPRD Banten," kata Nawa saat membuka rapat paripurna, Selasa (20/9).

Ia melanjutkan, rapat paripurna pengambilan keputusan tentang persetujuan DPRD hanya dilakukan terhadap Raperda Perubahan APBD Banten tahun anggaran 2022.

"Kami persilakan kepada juru bicara Badan Anggaran (Banggar-red) DPRD Banten untuk melaporkan hasil pembahasan Raperda tersebut, sebelum peserta rapat memberikan persetujuannya," ungkap Nawa.

Dalam laporannya, juru bicara Banggar DPRD Banten Budi Prajogo mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan bersama TAPD Provinsi Banten, Rancangan Perubahan APBD Banten tahun anggaran 2022 terdiri dari pendapatan daerah bertambah 726,9 miliar, semula sebesar Rp10,6 triliun menjadi Rp11,3 triliun. Sementara belanja daerah bertambah Rp670,1 miliar, semula sebesar Rp11,2 triliun menjadi Rp11,8 triliun.

"Defisit anggaran semula sebesar Rp577,3 miliar menjadi Rp520,4 miliar, itu ditutup dari Silpa tahun anggaran sebelumnya," ungkapnya.

Usai penyampaian laporan Banggar DPRD Banten, peserta rapat paripurna menyetujui Raperda Perubahan APBD Banten tahun anggaran 2022 menjadi Perda.

"Perda Perubahan APBD Banten 2022 ini selanjutnya akan disampaikan ke Kemendagri untuk disahkan," kata Nawa sebelum pimpinan DPRD dan Pj Gubernur Banten melakukan penandatanganan berita acara.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, setelah dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara Gubernur Banten dengan Pimpinan DPRD Banten, pemprov selanjutnya akan menyampaikan Perda tersebut ke Kemendagriuntuk dilakukan evaluasi.

"Hari ini (kemarin-red) akan kami sampaikan langsung ke Kemendagri. Hasil evaluasi menjadi bahan penyempurnaan sebelum Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 disahkan," katanya.

Al Muktabar berharap, Raperda tentang Perubahan APBD 2022 yang telah disetujui DPRD menjadi sebuah langkah bersama mewujudkan percepatan pembangunan di Provinsi Banten.

"Mudah-mudahan ini bagian dari langkah-langkah kita mewujudkan apa yang menjadi perintah APBD itu sendiri," tuturnya.

 

Dalam kesempatan itu, Al Muktabar memberikan penjelasan terkait dasar pemprov menyampaikan surat pemberitahuan tentang Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pilgub Banten 2024 yang batal diparipurnakan.

Menurutnya, berdasarkan arahan Kemendagri, pengalokasian anggaran Pilgub Banten baru bisa dilakukan dalam APBD 2023.

"Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda Dana Cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Raperda tentang APBD. Bahwa APBD yang dimaksud adalah APBD Murni bukan pada Perubahan APBD," urainya.

Atas arahan Kemendagri tersebut, dana cadangan yang akan dibentuk pemprov, akan dimulai pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai tahapan kegiatan yang dilakukan pada tahun anggaran 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dana Pilgub Banten 2024 yang semula akan dialokasikan dalam Perubahan APBD 2022, APBD 2023, Perubahan APBD 2023 dan APBD 2024 dengan total anggaran sebesar Rp600 miliar, hanya akan dialokasikan dua kali yakni pada APBF murni 2023 dan 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang diarahkan untuk di APBD murni," pungkasnya.

Usai rapat paripurna, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti membenarkan bila pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada DPRD Banten sebelum rapat paripurna dilaksanakan.

Menurutnya, Pemprov Banten sangat konsen dan berkomitmen atas penyediaan dana untuk penyelenggaraan Pilgub Banten 2024. Pemprov akan menganggarkan untuk penyelenggaraan tersebut sesuai dengan perhitungan bersama KPU dan Bawaslu.

"Anggarannya bahkan akan ditambah, dari semula Rp596,29 miliar menjadi Rp600,1 miliar. Kenaikan tersebut diperuntukan untuk penambahan bagi Bawaslu, lantaran menyesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur," pungkasnya. (den/nda)