PANDEGLANG - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang mencoret suplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Ke­camatan Labuan yang terbukti me­la­kukan mark up atau penggelembungan harga sembako. Tindakan tegas itu di­la­kukan sebagai upaya untuk mem­berikan efek jera terhadap suplier atau agen e-Waroeng nakal.

Kepala Dinsos Pandeglang Nuriah me­nyatakan, pihaknya telah memutus kontrak agen suplier di Kecamatan Labuan. Suplier di Labuan terbukti melakukan penggelem­bungan harga bahan pangan bagi masya­rakat penerima BPNT. 

“Sudah kita coret. Semuanya sudah kita kumpulkan dan kita coret suplier yang bermasalah tersebut,” kata Nuriah kepada Radar Banten, kemarin.

Dijelaskan Nuriah, Dinsos mengaku tidak mengetahui suplier nakal di Labuan. Karena, pada saat penandatanganan kerja sama, pihaknya tidak dilibatkan. Suplier hanya melakukan kontrak dengan agen e-Waroeng.

“Kita enggak dikasih tahu. Tahu-tahu ada saja supliernya, sekarang malah bikin masalah dan enggak bisa benerin masalah yang ada,” jelasnya.

Untuk itu, ke depan pihaknya akan me­la­kukan pengawasan terhadap penyaluran BPNT dan hal lain yang berhubungan de­ngan bansos. Apabila masih ada suplier nakal, pihaknya tidak akan segan mem­berikan sanksi tegas.

"Pengawasan sudah pasti kita lakukan. Kita akan terus pantau agar enggak ada masalah lagi, karena yang menjadi korban pasti masyarakat," ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang M Habibi Arafat men­du­kung tindakan tegas Dinsos Pande­glang. Dia berharap pemerintah daerah tidak tebang pilih dalam penindakan suplier atau agen e-Waroeng yang bermasalah.

"Tentunya kita sangat mendukung apa yang dilakukan Dinsos, karena memang sudah sepatutnya diberikan sanksi tegas seperti itu agar ada efek jera," tegasnya.

Habibi memastikan, Dewan akan terus memberikan dukungan penuh dalam upaya menyelesaikan persoalan bansos di Pandeglang. Oleh karena itu, dia berpesan agar Dinsos tidak ragu dalam memberikan sanksi. 

"Kita pasti akan dukung selama kepen­ti­ngannya untuk masyarakat banyak. Ka­rena kita enggak mau masyarakat kita terus menjadi korban," ungkap Habibi.

Dihubungi melalui telepon selulernya sekira pukul 16.45 WIB, suplier program BPNT di Kecamatan Labuan Tb Deni tidak merespons panggilan telepon dari Radar Banten. 

Sebelumnya diberitakan, penyaluran BPNT di Kecamatan Labuan bermasalah. Diduga terjadi penggelembungan harga pangan dalam program BPNT. Persoalan itu juga menjadi perhatian Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang. (dib/tur)