LEBAK - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lebak Triatno Supiono mengungkapkan seluruh Kecamatan di Lebak tidak ada yang masuk dalam kategori Sehat. Hal itu diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Analisa Data Program Indonesia Sehat Dengan Pen­dekatan Keluarga (PIS-PK) di Aula Multatuli, Selasa (21/6).

“Kecamatan sehat itu terdiri dari desa-desa yang sehat. Desa sehat itu dari kampung-kampung yang sehat, kampung yang sehat itu terdiri dari keluarga-keluarga yang sehat. Dan saat ini hasil dari penilaian di lapangan belum ada keluarga yang masuk kategori sehat, yang artinya tidak ada wilayah yang sehat,” kata Triatno kepada Radar Banten, kemarin.

Ia menuturkan, ada 12 indikator yang harus di­penuhi agar keluarga bisa disebut sehat, yakni me­miliki jamban, sarana air bersih, bersalin di­layan­an kesehatan, dan kontrol bayi di bawah lima tahun (balita) ke Posyandu. Selanjutnya, me­miliki jaminan kesehatan keluarga, tidak ada­nya anggota keluarga yang merokok, dan indi­kator lainnya.

Saat ini, kata Triatno, dari 12 indikator itu hanya 20 persennya yang terpenuhi. Artinya masih banyak keluarga yang masuk dalam kategori tidak sehat.

“Capaian keluarga sehat kita di tingkat Ke­camatan itu paling banyak 36 persen dan secara rata-rata Kabupaten itu baru 20 persen. Keluarga tidak sehat ini menyebar di seluruh wilayah. Jadi tidak hanya di pelosok, namun di wilayah perkotaan juga masih banyak keluarga yang masuk kategori tidak sehat,” tuturnya.

Penyakit masyarakat yang banyak ditemui dan menjadi perhatian, yakni stunting, hiper­tensi, diabetes melitus dan juga Tuberkulosis (Tb) Paru.

 “Kita menaruh perhatian terhadap berbagai pe­nyakit menular seperti HIV/AIDS dan TBC di masyarakat,” jelasnya.

Untuk mengatasinya, Dinkes mengajak lintas sektor untuk bekerjasama dalam menanggani kesehatan keluarga di masing-masing wilayah. Hal itu menurut Triatno, karena kesehatan masya­rakat ini sendiri merupakan masalah bersama dan melibatkan semua pihak.

“Program PIS-PK ini perlu didukung oleh lintas sektor, dengan melibatkan banyak orang untuk menyebarluaskan informasi berkaitan kesehatan masyarakat seperti stunting. Kita juga tidak bisa bergerak sendiri, karena beberapa kendala, salah satunya keterbatasan anggaran dan petugas kesehatan,” ungkapnya.(mg-02/tur)