^{Kepala Dinas Pertanian Banten Agus Tauchid saat memberikan sambutan terkait transformasi ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan Banten dalam peringatan Harkopnas 2022 di Plaza Aspirasi, KP3B, Kota Serang, Kamis (21/7).}

KOMODITAS pertanian di Provinsi Banten rentan dibajak daerah lain, lantaran persaingan bisnis dan keterbatasan pengolahan hasil pertanian.

Untuk memastikan hasil pertanian Banten dapat memenuhi kebutuhan masya­rakat Banten, Pemprov Banten melalui Dinas Pertanian mendorong program kedaulatan pangan.

“Saat ini kita sedang fokus melakukan transformasi dari ketahanan pangan me­nuju kedaulatan pangan,” kata Kepala Dinas Pertanian Banten Agus Tauchid kepada wartawan, dalam peringatan Hari Ko­perasi Nasional (Harkopnas) 2022 di Plaza Aspirasi, KP3B, Kota Serang, Kamis (21/7).

Turut hadir dalam peringatan Harkopnas 2022 yang diselenggarakan Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten tersebut yaitu, Staf Ahli Gubernur Banten Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Agus Setiawan, Kepala Bapenda Banten Opar Sohari, Ke­pala DPUPR Banten Arlan Marzan, Ke­pala Biro Adpim Setda Provinsi Banten Beni Ismail, Sekretaris Diskominfo Banten Ai Dewi Suzana, pejabat Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pelaku UMKM di Kota Serang dan mahasiswa.

Agus melanjutkan, beberapa komoditas pertanian unggulan Banten yang paling rentan dibajak daerah lain adalah kopi, beras dan minyak goreng.

“Untuk kopi Banten misalnya, per tahun tercatat produksi kopinya mencapai 2.500 ton. Tapi pertanyaannya kemana larinya kopi Banten sebanyak itu,” tuturnya.

Berdasarkan hasil penelusuran, lanjut Agus, ternyata kopi Banten lebih dikenal di daerah lain khususnya di Provinsi Jawa Timur, terutama jenis Robusta dan Arabika.

“Mayoritas kafe atau kedai kopi di Jawa Timur menyukai kopi Banten khususnya dari Kecamatan Saketi, Kabupaten Pan­deglang,” bebernya.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Banten, ada tiga kabupaten penghasil kopi Banten, yaitu Kabupaten Pandeglang, Lebak dan Serang. Di tiga daerah tersebut, dikem­bang­kan tiga jenis kopi khas Banten, yaitu Kopi Buhun yang berada di hutan-hutan, Kopi Liberika atau Kopi Nangka dengan biji kopi yang lebih kecil ukurannya, serta Kopi Arabika dan Robusta.

Agus juga memerinci kecamatan yang saat ini menjadi sentra Kopi Banten yaitu Saketi, Kadu Engang (Kabupaten Pandeg­lang), Cinangka, Ciomas, Pa­da­rincang (Ka­bupaten Serang), Sobang, Muncang, Leu­w­i­damar dan Gunung Ken­cana (Ka­bupaten Lebak).

“Untuk menjaga kedaulatan pangan, pem­prov telah berupaya menggelar ber­bagai festival atau pameran komoditas unggulan Banten. Misalnya menggelar Festival Kopi Banten. Namun itu saja tidak cukup, butuh kolaborasi terutama de­ngan pelaku UMKM di Banten termasuk dengan koperasi yang fokus membina dan mengembangkan produk lokal agar Banten berdaulat dibidang pangan,” urainya.

Selain mengajak pelaku UMKM bekerja­sama, Agus juga mengaku pihaknya terus ber­upaya meningkatkan produksi ko­moditas pertanian.

“Khusus untuk perkebunan kopi, tingkat produksinya harus didorong. Saat ini produksi kopi Banten per tahun masih rendah hanya 2.428 hektare,” tegasnya.

Agus berharap, pelaku UMKM yang ber­himpun di koperasi untuk meman­faatkan peluang yang ada. Produk kopi khas Banten memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk dikembang.

“Pengembangan komoditas kopi tidak lepas dari gaya hidup masyarakat, khu­sus­nya kaum milenial. Pertumbuhan kedai kopi di Banten merupakan hilir dari penjualan kopi. Perkembangan kafe kopi muncul di mana-mana, semalam saja bisa habis dua kuintal,” pungkasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Banten Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Agus Setiawan me­ngatakan, saat ini pemerintah terus ber­upaya dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19, sehingga di­harapkan kehadiran koperasi yang men­dukung produk UMKM dapat membantu dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah.

“Saat ini sedang digiatkan kebijakan yang mendukung produk lokal dalam rangka pemulihan ekonomi setelah adanya pandemi, semoga koperasi dengan produk UMKM dapat berkontribusi dalam pe­mulihan ekonomi di provinsi Banten,” katanya.

Ia melanjutkan, perkembangan suatu koperasi harus didukung dengan beberapa keunggulan, diantaranya sinergi antar pengurus maupun dengan pihak lainnya, terutama dengan UMKM binaannya.

“Tentu kami mengajak semua OPD di Pemprov Banten untuk mendukung penguatan produk lokal, yang sedang dikembangkan oleh koperasi,” bebernya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Banten Babar Suharso mengatakan, mulai tahun 2022 semua produk ekspor asal Banten khususnya komoditas pertanian tidak bisa lagi diklaim oleh provinsi lain, lantaran Pemprov Banten melalui Disperindag telah mendapatkan kewenangan dari Menteri Perdagangan menjadi Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA).

“Alhamdulillah tahun ini Pemprov Banten diberikan kewenangan berdasarkan Ke­pu­tusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2022 tentang Penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal de­ngan Nomor Kode Daerah 3.00 dan Kode Identitas Daerah BTN. Jadi semua produk ekspor asal Banten diberikan ke­terangan Made in Banten,” katanya.

Ia melanjutkan, selama ini sejumlah komoditas unggulan asal Banten yang diekspor ke sejumlah negara di Asia, Eropa dan Amerika kebanyakan diberikan ke­terangan asal Jakarta, lantaran Pemprov Banten bukan termasuk Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA).

“Karena tidak punya kewenangan, produk impor asal Banten seperti minyak goreng dan komoditas pertanian lainnya terpaksa di cap Made in Jakarta dalam Sertifikat of origin barang ekspor,” ungkap Babar. (den/air)