DECEMBER 9, 2022
Cilegon

Helldy Kudu Berani Sanksi Pejabat yang Memble

post-img

CILEGON - Anggota Badan Ang­garan (Banggar) DPRD) Kota Cile­gon Rahmatulloh menantang Walikota Cilegon Helldy Agustian untuk berani memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang kerjanya memble.

Rahmatulloh menyebut sampai saat ini kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merealisasikan prog­ram kerja belum mencapai mak­simal. Ia bahkan menilai se­jumlah OPD cenderung memble menyerap anggaran.

Salah satu sanksi tegas yang bisa dilakukan Walikota Cilegon menu­rut Rahmatulloh, memutasi atau menurunkan jabatan pejabat.

”Mutasi atau turun jabatan sesuai yang disampaikan Plt Kepala Dishub di depan walikota, Asda, dan para kepala dinas serta pimpi­nan dan anggota DPRD,” ujar Rah­matulloh, Minggu (21/8).

Rahmatulloh menilai tantangan ini bukan semata-mata dari dirinya sebagai anggota Dewan, melainkan dari bawahan Helldy sendiri.

Hal itu karena sanksi mutasi atau turun jabatan disampaikan oleh salah satu eselon dua pada rapat prognosis.

”Plt Kepala Dishub menyampaikan itu di rapat prognosis, artinya itu dalam momen resmi dan sakral, jadi saya tunggu nanti pada saat pembahasan anggaran perubahan,” tegas Rahmatulloh.

Rahmatulloh mengaku ingin membuktikan pada saat rapat pembahasan APBD Perubahan nanti apakah realisasi serapan anggaran dan pendapatan sesuai dengan target atau tidak.

Jika tidak, ia akan menagih sikap tegas Helldy seperti yang diminta oleh salah satu pejabat eselon dua tersebut.

Terkait kondisi serapan anggaran, Rahmatulloh realisasi kinerja masih jauh dari ekspektasi target yang diharapkan.

Padahal, sebelumnya Walikota Cilegon telah memarahi kepala OPD terkait minimnya realisasi program kerja tersebut.

”Jika kami amati video pak wali yang marah-marah namun sampai saat ini masih belum ada perubahan kinerja, sebaiknya ada punishment bagi OPD yang memble,” tegas Rahmatulloh.

Namun, menurutnya, Walikota pun harus memberikan penghar­gaan atau reward kepada OPD yang telah maksimal dalam bekerja.

”Saran kepada Bapak Walikota agar segera dibentuk keputusan atau peraturan walikota yang mem­berikan reward dan punishment,” ujarnya. (bam/bie)