PANDEGLANG - DPRD Pandeglang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda Peranggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, Rabu (22/6). Para wakil rakyat menyoroti rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pandeglang pada 2021. 

Diketahui, pada 2021 lalu, Pemkab Pan­deglang menargetkan menarik PAD Rp226,977 miliar. Namun faktanya pemerintah daerah yang dipimpin Bupati Irna Narulita hanya mampu menghimpun PAD Rp196,060 miliar atau sekira 86,38 persen dari target yang sudah ditetapkan. 

Juru bicara Fraksi Partai Gerindra Rika Kartikasari mengatakan, pihaknya telah mempelajari laporan pertanggunjawaban APBD 2021. Hasilnya, Pemkab gagal memenuhi target PAD karena alasan pandemi Covid-19. 

"PAD menurun, hanya tercapai 86,38 persen dari target Rp226,977 miliar menjadi Rp196,060 miliar. Pandemi ini telah menurunkan perekonomian, namun kita harus optimistis dan Pemkab harus bisa memperbaiki penerimaan pajak dan retribusi daerah," katanya di ruang rapat paripurna DPRD Pandeglang, kemarin. 

Untuk itu, Dia meminta kepada peme­rintah daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD pada 2022 ini. Apalagi, pajak dan retribusi daerah yang dihimpun akan digunakan untuk program pem­bangunan.

“Evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah yang bertugas menghimpun pajak dan retribusi daerah. Sehingga tahun ini, target PAD bisa terealisasi,” harapnya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Golkar Miftahul Farid Syukur mengatakan, Pemkab harus bisa mengoptimalkan dan menggali semua potensi yang ada agar PAD terus mengalami peningkatan. 

"Ada beberapa hal yang dikerjakan kurang maksimal, seperti realisasi PAD belum ada peningkatan yang signifikan. Harus mengoptimalkan potensi daerah dan sumber-sumber daerah agar PAD terealisasi," ujarnya. 

Juru bicara Fraksi PKS Hasanudin meminta Pemkab Pandeglang menjelaskan tidak tercapainya target PAD. Padahal, kata dia, banyak potensi yang bisa dioptimalkan untuk menambah PAD. 

"PAD yang ditetapkan Rp226,977 miliar dan terealisasi Rp196,060 miliar atau 86,38 persen. Kami minta penjelasan atas tidak tercapainya target yang sudah ditetapkan itu. Bila dilakukan intensifikasi pendapatan dan kebocoran anggaran, PAD masih bisa ditingkatkan," tegasnya. 

Berbeda dengan juru bicara fraksi lain, Fraksi Demokrat Novia Rahtami lebih menyoroti pelayanan Kesehatan di Pandeglang yang masih belum memuaskan. Oleh karena itu, dia menyarankan agar ke depan pelayanan kesehatan bisa terus ditingkatkan dan dioptimalkan. 

"Setelah kami kaji dan telaah, terima kasih karena telah memasukan unsur kesehatan dari tahun ke tahun dengan sasaran peningkatan kualitas kesehatan bagi seluruh masyarakat," jelasnya.

Dia mengatakan, selama ini pihaknya banyak menerima laporan mengenai belum baiknya pelayanan kesehatan di kota santri. Karena itu, dia meminta persoalan tersebut segera diselesaikan agar tidak selalu menjadi temuan. 

"Kurang maksimalnya pelayanan di RS Aulia Mmenes dan RSUD Menes karena bagi warga kurang mampu, pelayanan di dua rumah sakit terkesan lamban," ujarnya. 

Rapat paripurna sempat molor hingga satu jam setengah. Seharusnya, rapat dimulai pukul 15.00 WIB, namun baru bisa dilaksanakan pada pukul 16.30 WIB. 

Sebagian besar kursi para wakil rakyat di DPRD Pandeglang tampak kosong. Ada juga beberapa anggota DPRD berbincang dengan pejabat eselon III di kursi belakang. Bahkan, ada juga yang asyik memainkan telepon selulernya.

Sekretaris DPRD Pandeglang Puji Widodo mengatakan, belum dimulainya rapat tersebut karena masih ada anggota DPRD Pandeglang dalam perjalanan. Soalnya, kata dia, rapat bisa dilakukan apabila telah memenuhi kuorum. "Minimal harus setengah plus satu anggota DPRD. Ibu (Bupati Irna Narulita-red) juga kan menunggu kesiapan dari kita (DPRD-red)," tukasnya.(dib/tur)