PANDEGLANG – Akademisi dan aktivis Pandeglang menyoroti pelantikan Direktur RSUD Berkah Pandeglang Eniyati yang melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Untuk itu, penetapan Direktur Rumah Sakit diminta ditinjau ulang.

Aktivis Lembaga Penggerak Perempuan Pandeglang (LAPPAN) Herawati Nonon menyatakan, pengangkatan dan pelantikan Direktur RSUD Berkah menyalahi regulasi. Hal itu jelas keliru dan salah besar. Karena itu, dia meminta persoalan itu ditinjau ulang.

“Harusnya pemerintah tak melanjutkan kesalahan dan berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Ini membuktikan ada sesuatu di dalamnya sehingga orang yang secara administrasi saja sudah tidak layak, tetap dipaksakan dilantik,” kata Herawati Nonon kepada Radar Banten, kemarin.

Pengangkatan Direktur RSUD Berkah yang bukan berlatar dokter akan menjadi preseden buruk bagi Pandeglang. Karena cacat hukum dan kinerjanya pun akan dipertanyakan. Bahkan, dirinya khawatir kinerja rumah sakit akan bertambah buruk.

“Ini jelas menyalahi aturan. Harusnya Bupati berpegang teguh terhadap aturan agar kinerja rumah sakit bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mathla’ul Anwar Banten Eko Supriatno mengatakan, terlepas dari regulasi, Dirut RSUD Berkah itu jangan asal pilih. Karena rumah sakit bersinggungan langsung dengan pelayanan publik. 

"Dirut RSUD harus benar-benar sosok ma­najerial andal dan mampu mening­katkan daya saing. RSUD Berkah harus menjadi rumah sakit rujukan, dengan fasilitas yang lengkap dan tenaga profesio­nal, sehingga masyarakat tak lagi berobat ke luar Pandeglang," harapnya. 

Publik Pandeglang sudah lama berharap ada orang yang memiliki kemampuan manajerial dan konsep terkait pelayanan rumah sakit yang baik.

“Sehingga masyarakat bisa memberikan kepercayaan terhadap RSUD Berkah Pandeglang. Pada intinya, sosok Dirut RSUD adalah seorang dokter yang punya kemampuan manajerial yang bagus, karakter yang kuat, memiliki kompetensi, dan punya jaringan yang luas. Selanjutnya, punya jiwa kepemimpinan yang kuat, berpengalaman, dan tak kalah penting juga bagaimana bisa meningkatkan kinerja dan pelayanan," ujarnya. 

Oleh karena itu, dirinya mengajak semua pihak untuk mendukung langkah-langkah Bupati dalam menata manajemen birokrasi sehingga tercipta iklim kerja yang harmonis dan kondusif. 

"Mari jadikan kritik apapun sebagai sarana koreksi perbaikan pemerintahan. Peran pimpinan daerah sangat vital untuk memajukan daerah dan keduanya tak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan elemen lain, terutama masyarakat,” ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Direktur RSUD Berkah Pandeglang Eniyati membenarkan secara aturan jabatan direktur rumah sakit itu harus dokter. Pernyataan itu disampaikan Eniyati menyikapi tudingan aktivis PMII yang menyatakan pelantikan dirinya oleh Bupati Irna Narulita telah melanggar Undang-Undang. 

"Secara aturan jabatan direktur rumah sakit harus dokter betul, saya mah hanya sarjana. Saya kan cuma sarjana kesehatan magister pelayanan kesehatan," terangnya.

Intinya jika dirinya dapat intruksi dari pimpinan. Jadi lebih jelasnya jangan tanya kepada dirinya. “Langsung tanya ke pimpinan jangan tanya ke saya, mau tanya ke BKPSDM silahkan mau ke Ibu Bupati silahkan. Kalau saya hanya sekedar bawahan menjalankan tugas, gitu aja," katanya.

Ketika ada protes atas pelantikannya, Eni men­jelaskan, secara umum dirinya ikut open bidding atau lelang jabatan dan pro­ses­nya dilakukan sesuai aturan.  

"Saya me­me­nuhi semua persyaratan. Saya lulus dengan nilai terbaik dari LAN (Lembaga Administrasi Negara)," tukasnya.(mg-01/tur)