Anggaran Infrastruktur Ditambah
CILEGON – Pemkot Cilegon akan menambah anggaran untuk membiayai program infrastruktur dan program lain yang tertuang dalam program prioritas.
Hal itu disampaikan Walikota Cilegon Helldy Agustian saat Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 di kantor DPRD Kota Cilegon, Senin (22/8).
Helldy menjelaskan, target belanja daerah sebesar Rp2,253 triliun, terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1,942 triliun, belanja modal sebesar Rp307,2 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp2,302 miliar.
”Secara komposisi belanja terdapat kenaikan persentase belanja modal dari APBD reguler tahun 2022 yaitu dari sebesar 10 persen menjadi sebesar 14 persen,” ujar Helldy.
Sebagai informasi, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengertian belanja modal adalah suatu pengeluaran ataupun pembiayaan yang dibutuhkan untuk bisa membentuk modal dengan cara mengadakan, membeli, ataupun membangun suatu aset yang mempunyai nilai lebih dari satu tahun periode akuntansi. Misalnya, pembangunan gedung, pembangunan jalan, pembelian tanah, pembangunan irigasi, dan aset tetap lainnya.
Sedangkan belanja pegawai mengalami penurunan dari sebesar 42 persen menjadi sebesar 39 persen. “Hal ini menunjukan bahwa kebijakan anggaran pada perubahan APBD tahun 2021 lebih diutamakan pada belanja publik,” ujar Helldy.
Helldy mengakui serapan anggaran hingga semester pertama tahun 2022, menunjukan kinerja yang belum optimal, baik dari sisi pendapatan ataupun belanja.
Untuk itu, menurut Helldy, diperlukan perubahan kebijakan belanja yang tercermin dalam program prioritas pembangunan dan langkah kebijakan lainnya dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan daerah.
Helldy menuturkan, fokus pembangunan di perubahan tahun 2022 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sebagai langkah harmonisasi arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
“Untuk mendukung pembiayaan rencana kerja tersebut, kami melakukan kebijakan melalui koreksi atas perencanaan belanja pegawai serta kebijakan pergeseran anggaran dari rencana kegiatan yang diperkirakan tidak dapat terealisasi hingga akhir tahun 2022, baik karena pertimbangan waktu pelaksanaan kegiatan ataupun karena kegiatan tersebut telah dilaksanakan dari sumber anggaran lainnya baik APBN maupun APBD Provinsi Banten,” paparnya.
Agar penyerapan anggaran di APBD Perubahan bisa maksimal, Pemkot Cilegon bersama Ditjen Keuangan Daerah agar ada kesepahaman dan motivasi untuk berani.
“OPD jangan ragu-ragu, kemarin banyak bertanya sekarang sudah tidak ada lagi keraguan. Mereka harus mempercepat artinya 19 program prioritas itu,” ujar Helldy. (bam)
