TINJAU: Rombongan Komisi V DPRD Banten yang dipimpin Furtasan Ali Yusuf meninjau SMKN 6 Kota Serang, terkait sengketa lahan yang digugat warga pemilik lahan, Kamis (21/9).(saprol/radar banten)
Komisi V Kunjungi SMKN 6 Kota Serang
SERANG - Jelang perayaan HUT ke-22 Provinsi Banten, ternyata masih ada sekolah negeri yang dibangun di atas lahan sengketa. Ironisnya, kasus tersebut terjadi pada SMKN 6 Kota Serang yang berada di ibukota Provinsi Banten.
DPRD Banten melalui Komisi V akhirnya turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Berbekal dari penjelasan Dindikbud Banten, kemarin rombongan Komisi V mendatangi SMKN 6 Kota Serang yang berlokasi di Kelurahan Mesjid Priyayi, Kecamatan Kasemen.
Selain memantau langsung kegiatan belajar mengajar, Rombongan Komisi V yang dipimpin anggota DPRD Banten daerah pemilihan (dapil) Kota Serang Furtasan Ali Yusuf juga melakukan musyawarah bersama pihak sekolah, tokoh masyarakat, warga pemilik lahan beserta kuasa hukumnya, serta perwakilan Dindikbud dan BPKAD Banten.
Berdasarkan hasil musyawarah, warga yang lahannya dijadikan lokasi pembangunan SMKN 6 Kota Serang sepakat tidak akan menghentikan kegiatan belajar mengajar, dengan syarat Pemprov Banten melalui Dindikbud segera memberikan ganti rugi atas kepemilikan lahan sekolah.
“Kami datang kesini untuk memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar di SMKN 6 tidak terganggu. Sebab sengketa lahan yang terjadi urusan pemerintah daerah dengan pemilik lahan bukan dengan pihak sekolah,” kata Furtasan kepada wartawan usai musyawarah di SMKN 6 Kota Serang, Kamis (22/9).
Selain itu, lanjut Furtasan, Komisi V juga ingin memastikan apakah masih ada warga lain yang lahannya digunakan untuk bangunan SMKN 6 Kota Serang. Sebab yang melakukan gugatan hanya satu orang melalui kuasa hukumnya.
“Ternyata temuan di lapangan, SMKN 6 Kota Serang yang berdiri di atas lahan seluas 10 ribu meter persegi ini, milik 6 orang warga yang belum diberikan ganti rugi oleh pemerintah daerah,” tuturnya.
Dari enam warga pemilik lahan yang belum menerima ganti rugi, tambah Furtasan, hanya satu orang yang melakukan gugatan atau somasi ke Dindikbud Banten.
“Namanya Pak Daliman, warga yang melakukan gugatan melalui kuasa hukumnya Pak Suriyansyah Damanik. Sementara lima warga lainnya tidak melakukan upaya hukum, hanya berharap mendapatkan pembayaran ganti rugi. Mereka telah menunggu selama 12 tahun sejak SMKN 6 Kota Serang dibangun tahun 2010,” bebernya.
Meskipun sengketa lahan SMKN 6 Kota Serang ini terjadi sejak tahun 2010, dimana saat itu pengelolaan SMA/SMK masih menjadi kewenangan Pemkot Serang, namun lantaran hingga 2022 belum dilakukan pembayaran ganti rugi. Maka kasus ini menjadi tanggungjawab Pemprov Banten.
“Kan sejak 2017 pengelolaan SMA/SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi, oleh karena itu Pemprov Banten dalam hal ini Dindikbud Banten tidak bisa lari dari tanggungjawab untuk memberikan ganti rugi,” tegas Furtasan.
Komisi V yang memiliki tugas melakukan pengawasan, meminta Pemprov Banten secepatnya melakukan pembayaran ganti rugi sesuai aturan yang berlaku. Terlebih, Dindikbud sudah komitmen untuk membayarkan ganti rugi akhir tahun ini juga, menggunakan dana dari APBD Perubahan 2022
“Kami akan mengawal sampai tuntas kasus ini, juga mendorong tim appraisal segera turun. Kami juga meminta pemprov tidak hanya memberikan ganti rugi kepada Pak Daliman saja, namun kepada semua warga yang lahannya digunakan SMKN 6 Kota Serang. Lebih baik lagi kalau tahun ini tuntas semuanya, sehingga pihak sekolah dan siswa tidak menjadi korban,” urainya.
Furtasan berharap, kasus sengketa lahan SMKN 6 Kota Serang harus dijadikan momentum oleh Pemprov Banten bahwa semua aset milik pemprov harus disertifikasi, agar kasus serupa tidak terulang kembali.
“Jangan sampai kita rajin membangun namun administrasinya tidak diurus, akibatnya muncul masalah baru dikemudian hari. Sengketa lahan SMKN 6 Kota Serang yang terjadi sejak 12 tahun lalu, harus dijadikan pembelajaran,” pungkas Furtasan.
Senada, anggota Komisi V Umar Bin Barmawi mengatakan, banyak temuan baru saat melakukan kunjungan di SMKN 6 Kota Serang.
“Akses menuju sekolah perlu dibangun, karena kami mau masuk saja harus berputar. Ini menjadi catatan kami untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Banten,” katanya.
Temuan lainnya, tambah Umar, ternyata SMKN 6 Kota Serang tidak hanya berdiri di atas lahan penggugat saja, namun masih ada warga lainnya yang juga harus diberikan ganti rugi oleh Pemprov Banten.
“Ini mengejutkan bagi kami, sehingga Dindikbud harus menyelesaikan sengketa lahan sekolah ini secara komprehensif. Semua warga yang lahannya belum diberikan ganti harus menjadi tanggung jawab Pemprov Banten,” tegasnya.
Kepala SMKN 6 Kota Serang Ani Risma kepada rombongan Komisi V menyampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolahnya masih berjalan normal.
“Kami berterima kasih kepada Komisi V yang telah datang langsung ke sekolah kami. Alhamdulillah 922 siswa kami tetap bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa,” katanya.
Terkait kasus sengketa lahan, Ani mengaku pihak sekolah menyerahkan sepenuhnya kepada Dindikbud Banten untuk menyelesaikannya.
“Tugas kami hanya meningkatkan mutu pendidikan di SMKN 6 Kota Serang. Perihal lahan sekolah itu kewenangan Dindikbud,” pungkasnya.
Sementara itu, Suriyansyah Damanik selaku kuasa hukum Daliman mengatakan, lahan kliennya seluas 2.100 meter persegi yang harus diberikan ganti rugi oleh Pemprov Banten.
“Kami sudah sepakat dengan Kepala Dindikbud Banten, bahwa khusus lahan milik Pak Daliman akan segera diberikan ganti rugi paling lambat dua bulan ke depan. Kami mengajukan besaran ganti ruginya Rp700 ribu per meter untuk tanah milik Pak Daliman,” katanya.
Berdasarkan kesepakatan dengan Dindikbud, lanjut Daliman, somasi yang dilayangkannya ditarik kembali dan pihaknya tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah
“Bila nanti harga per meter tanah nilainya di bawah Rp700 ribu oleh tim appraisal, kami akan kembali melakukan musyawarah. Prinsipnya kami menunggu niat baik Dindikbud Banten untuk memberikan ganti rugi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dindikbud Banten Tabrani mengungkapkan, sejak mendapatkan gugatan dari kuasa hukum warga yang mengklaim lahannya dibangun SMKN 6 Kota Serang belum dapat ganti rugi, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan kuasa hukum penggugat.
“Kemarin kami sudah bertemu dan sepakat dengan kuasa hukum penggugat bahwa persoalan ganti rugi dilakukan sesuai aturan yang berlaku,” katanya. (den/air)
Banten Hari Ini
- Utama
- Kab Serang
- Radar Serang
- Pandeglang
- Lebak - Viral
- Tangerang - Viral
- Olahraga
- Hukrim
- Love Story - Inspirasi
- Bisnis - Peluang Usaha
- Sambungan
- Cilegon
- Trendy
- Proud
- Cover Story
- Pesona Indonesia
- Legacy
- Kelurahan
- 18 PLUS
- MAMMY WOW
- ADVERTORIAL WARNA
- LRLA KOTA SERANG
- ADVERTORIAL BW
- KESEHATAN
- DP3AP2KB Kota Cilegon
- RADAR TRAVEL
- LPPD Tangerang
- 18 PLUS+
- ADV Pemkab Tangerang
- MOVIES
- PUPR LEBAK
- ADV PEMKAB PANDEGLANG
- GEN RB
- Serba Serbi Ramadan
- ADV PEMKAB PANDEGLANG 2
- HOBBY
- RAKYAT MEMILIH
- Potret Cilegon
- VIRAL
- LKBA Kabupaten Serang
- Academia Untirta
- INFO BHAYANGKARA
- INFO ADHYAKSA
- NUSANTARA metro disway
- FOKUS DISWAY
- TRAVELISTA
