DECEMBER 9, 2022
Utama

12 Tahun Berdiri di Lahan Sengketa

post-img

TINJAU: Rombongan Komisi V DPRD Banten yang dipimpin Furtasan Ali Yusuf meninjau SMKN 6 Kota Serang, terkait sengketa lahan yang digugat warga pemilik lahan, Kamis (21/9).(saprol/radar banten)

Komisi V Kunjungi SMKN 6 Kota Serang

SERANG - Jelang perayaan HUT ke-22 Provinsi Banten, ternyata masih ada sekolah negeri yang dibangun di atas lahan sengketa. Ironisnya, kasus ter­sebut terjadi pada SMKN 6 Kota Serang yang berada di ibukota Provinsi Banten.

DPRD Banten melalui Komisi V akhirnya turun tangan untuk menyele­saikan persoalan tersebut. 

Berbekal dari penjelasan Dindikbud Banten, kemarin rombongan Komisi V mendatangi SMKN 6 Kota Serang yang berlokasi di Kelurahan Mesjid Priyayi, Kecamatan Kasemen.

Selain memantau langsung kegiatan belajar mengajar, Rombongan Komisi V yang dipimpin anggota DPRD Banten daerah pemilihan (dapil) Kota Serang Furtasan Ali Yusuf juga melakukan musya­warah bersama pihak sekolah, tokoh masyarakat, warga pemilik lahan beserta kuasa hukumnya, serta per­wakilan Dindikbud dan BPKAD Banten.

Berdasarkan hasil musyawarah, warga yang lahannya dijadikan lokasi pem­bangunan SMKN 6 Kota Serang sepakat tidak akan menghentikan kegiatan belajar mengajar, dengan syarat Pemprov Ban­ten melalui Dindikbud segera mem­berikan ganti rugi atas kepemilikan la­han sekolah.

“Kami datang kesini untuk memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar di SMKN 6 tidak terganggu. Sebab sengketa lahan yang terjadi urusan pemerintah daerah dengan pemilik lahan bukan dengan pihak sekolah,” kata Furtasan ke­pada wartawan usai musyawarah di SMKN 6 Kota Serang, Kamis (22/9).

Selain itu, lanjut Furtasan, Komisi V juga ingin memastikan apakah masih ada warga lain yang lahannya digunakan untuk bangunan SMKN 6 Kota Serang. Sebab yang melakukan gugatan hanya satu orang melalui kuasa hukumnya.

“Ternyata temuan di lapangan, SMKN 6 Kota Serang yang berdiri di atas lahan seluas 10 ribu meter persegi ini, milik 6 orang warga yang belum diberikan ganti rugi oleh pemerintah daerah,” tu­turnya.

Dari enam warga pemilik lahan yang belum menerima ganti rugi, tambah Fur­tasan, hanya satu orang yang me­lakukan gugatan atau somasi ke Din­dikbud Banten.

“Namanya Pak Daliman, warga yang me­lakukan gugatan melalui kuasa hu­kumnya Pak Suriyansyah Damanik. Se­mentara lima warga lainnya tidak me­lakukan upaya hukum, hanya ber­harap mendapatkan pembayaran ganti rugi. Mereka telah menunggu selama 12 tahun sejak SMKN 6 Kota Serang di­bangun tahun 2010,” bebernya.

Meskipun sengketa lahan SMKN 6 Kota Serang ini terjadi sejak tahun 2010, dimana saat itu pengelolaan SMA/SMK masih menjadi kewenangan Pemkot Serang, namun lantaran hingga 2022 belum dilakukan pembayaran ganti rugi. Maka kasus ini menjadi tanggung­jawab Pemprov Banten.

“Kan sejak 2017 pengelolaan SMA/SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi, oleh karena itu Pemprov Banten dalam hal ini Dindikbud Banten tidak bisa lari dari tanggungjawab untuk mem­berikan ganti rugi,” tegas Furtasan.

Komisi V yang memiliki tugas mela­kukan pengawasan, meminta Pemprov Banten secepatnya melakukan pem­bayaran ganti rugi sesuai aturan yang berlaku. Terlebih, Dindikbud sudah ko­mitmen untuk membayarkan ganti rugi akhir tahun ini juga, menggunakan dana dari APBD Perubahan 2022 

“Kami akan mengawal sampai tuntas kasus ini, juga mendorong tim appraisal se­gera turun. Kami juga meminta pem­prov tidak hanya memberikan ganti rugi kepada Pak Daliman saja, namun ke­pada semua warga yang lahannya digunakan SMKN 6 Kota Serang. Lebih baik lagi kalau tahun ini tuntas semua­nya, sehingga pihak sekolah dan siswa tidak menjadi korban,” urainya.

Furtasan berharap, kasus sengketa lahan SMKN 6 Kota Serang harus di­jadikan momentum oleh Pemprov Banten bahwa semua aset milik pemprov harus disertifikasi, agar kasus serupa tidak terulang kembali.

“Jangan sampai kita rajin membangun namun administrasinya tidak diurus, akibatnya muncul masalah baru dikemu­dian hari. Sengketa lahan SMKN 6 Kota Serang yang terjadi sejak 12 tahun lalu, harus dijadikan pembelajaran,” pungkas Furtasan.

Senada, anggota Komisi V Umar Bin Barmawi mengatakan, banyak temuan baru saat melakukan kunjungan di SMKN 6 Kota Serang.

“Akses menuju sekolah perlu dibangun, karena kami mau masuk saja harus ber­putar. Ini menjadi catatan kami untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Banten,” katanya.

Temuan lainnya, tambah Umar, ter­nyata SMKN 6 Kota Serang tidak hanya berdiri di atas lahan penggugat saja, namun masih ada warga lainnya yang juga harus diberikan ganti rugi oleh Pem­prov Banten.

“Ini mengejutkan bagi kami, sehingga Dindikbud harus menyelesaikan sengketa lahan sekolah ini secara kom­prehensif. Semua warga yang lahannya belum diberikan ganti harus menjadi tanggung jawab Pemprov Banten,” tegasnya.

Kepala SMKN 6 Kota Serang Ani Risma kepada rombongan Komisi V menyam­paikan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolahnya masih berjalan normal.

“Kami berterima kasih kepada Komisi V yang telah datang langsung ke sekolah kami. Alhamdulillah 922 siswa kami tetap bisa mengikuti kegiatan belajar me­ngajar seperti biasa,” katanya.

Terkait kasus sengketa lahan, Ani me­ngaku pihak sekolah menyerahkan se­penuhnya kepada Dindikbud Banten untuk menyelesaikannya.

“Tugas kami hanya meningkatkan mutu pendidikan di SMKN 6 Kota Serang. Perihal lahan sekolah itu ke­wenangan Dindikbud,” pungkasnya.

Sementara itu, Suriyansyah Damanik selaku kuasa hukum Daliman menga­takan, lahan kliennya seluas 2.100 meter persegi yang harus diberikan ganti rugi oleh Pemprov Banten.

“Kami sudah sepakat dengan Kepala Dindikbud Banten, bahwa khusus lahan milik Pak Daliman akan segera diberikan ganti rugi paling lambat dua bulan ke depan. Kami mengajukan besaran ganti ruginya Rp700 ribu per meter untuk tanah milik Pak Daliman,” katanya.

Berdasarkan kesepakatan dengan Dindikbud, lanjut Daliman, somasi yang dilayangkannya ditarik kembali dan pihaknya tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah

“Bila nanti harga per meter tanah nilainya di bawah Rp700 ribu oleh tim appraisal, kami akan kembali melakukan musyawarah. Prinsipnya kami menunggu niat baik Dindikbud Banten untuk mem­berikan ganti rugi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dindikbud Banten Tabrani mengungkapkan, sejak men­dapatkan gugatan dari kuasa hukum warga yang mengklaim lahannya di­bangun SMKN 6 Kota Serang belum dapat ganti rugi, pihaknya telah me­lakukan pertemuan dengan kuasa hu­kum penggugat.

“Kemarin kami sudah bertemu dan se­pakat dengan kuasa hukum penggugat bah­wa persoalan ganti rugi dilakukan sesuai aturan yang berlaku,” katanya. (den/air)