Penggunaan APBDes Jangan Melenceng dari Buku Panduan
KETERANGAN PERS: Sekda Maesyal Rasyid (tengah) saat memberikan keterangan pers terkait program rumah layak huni di ICE BSD, Kamis (22/9). (Mulyadi/Radar Banten)
PAGEDANGAN-Pemkab Tangerang bersama Habitat for Humanity Indonesia meluncurkan buku panduan penggunaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) untuk penyediaan rumah layak huni. Kegiatan dilakukan di ICE BSD, Pagedangan, Kamis 22 September 2022. Buku panduan tersebut diperlukan guna mengoptimalkan penggunaan APBDes dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Di sela-sela kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid mengatakan program rumah layak huni merupakan pekerjaan rumah (PR) bersama. Melibatkan pemerintah pusat, Pemprov Banten, Pemkab/Pemkot hingga unsur swasta. Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintahan Desa, dan unsur swasta.
“Kami mengharapkan agar semua komponen melakukan bersama untuk memberikan perhatian besar bagi pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Tangerang,” ujarnya kepada Radar Banten, Kamis (22/09).
Maesyal mengungkapkan, Pemkab Tangerang sudah melakukan pembangunan rumah layak huni melalui program Gebrak Pakumis. Program ini sudah dilaksanakan sejak 2017 hingga saat ini. Rumah yang telah dibangun sebanyak 6444 unit menjadi rumah layak huni. Total anggaran sebesar Rp270 miliar.
“Hal ini sebagai bentuk perhatian dari Bapak Bupati Tangerang dan Wakil Bupati Tangerang terhadap rumah tidak layak huni terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan hunian tidak layak huni,” katanya.
Menurutnya, pembangunan rumah tidak layak huni juga digelontorkan tidak melalui program Gebrak Pakumis, namun Dinas Sosial. Juga pemerintah desa telah sepakat dengan BPD akan menggelontorkan dana desa dan dana bagi hasil pajak retribusi untuk kepentingan pembangunan rumah layak huni juga, ditambah dengan anggaran dari CSR.
“Nah dari data yang ada, lima tahun ini kami sudah membangun sebanyak 13.000 rumah layak huni di Kabupaten Tangerang,” tuturnya.
Dia juga mengharapkan, program pembangunan rumah layak huni ini bisa dilanjutkan. Sehingga pada beberapa tahun ke depan pembangunan rumah layak huni menjadi tuntas.
“Pastinya bukan dengan APBD, namun kita libatkan semua elemen masyarakat dan pihak swasta. Dan semoga ada penambahan jumlah rumah dari pembangunan rumah layak huni menjadi lebih dari 13.000 rumah layak huni,” imbuh Sekda.
Sementara, Country manager pada Catholic Relief Service (CRS) Yeni Suryani menambahkan, sebagai lembaga kemanusiaan internasional, salah satu mandat CRS adalah untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak bencana. Juga dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat agar mereka tetap memiliki kehidupan yang bermartabat.
“Kami juga mendukung usaha dari Pemkab Tangerang untuk menjadikannya APBDes sebagai sumber daya yang bisa digunakan untuk penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” pungkasnya. (mul/asp)
