CILEGON - Pengusaha kapal yang beroperasi di lintasan penyeberangan Pelabuhan Merak – Bakauheni terus mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melakukan penyesuaian tarif penyeberangan di lintasan Merak-Bakauheni pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Para pengusaha mendesak dengan cara kembali melakukan demo di kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Banten, Kamis (22/9). Unjuk rasa dengan tuntutan yang sama itu sebelumnya dilakukan pada Selasa (20/9) lalu di lokasi yang sama.

Aksi berlangsung damai. Para pengusaha meminta BPTD menyampaikan tuntutan itu ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar kenaikan tarif 11,79 persen segera direalisasikan. Jika pemerintah tidak segera menetapkan tarif sesuai perhitungan, pengusaha akan mengurangi jumlah trip sebagai wujud ketidakmampuan membeli BBM.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Aminudin Rifai menjelaskan, dalam aksi damai itu para pengusaha meminta Menteri Perhubungan (Menhub) segera memberlakukan tarif sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan pemerintah.

Desakan itu dilakukan para pengusaha kapal karena kondisi angkutan penyeberangan yang sudah tidak kuat beroperasi lagi. Mereka menolak dengan tegas penetapan tarif yang tidak mempertimbangkan kemampuan pengusaha angkutan penyeberangan untuk menutup biaya operasional atau penetapan tarif yang dipolitisasi.

Kepala BPTD Banten Handjar Dwi Antoro di ha­dapan para pengunjuk rasa mengaku akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Ke­menhub. Pihaknya hanya bisa membantu men­jembatani aspirasi tersebut karena keputusan sepenuhnya berada di tangan Kemenhub.

“Kita di daerah pun ikut melaksanakan keputusan dari pemerintah pusat, nanti akan kita sampaikan,” ujarnya. (bam/bie)