JAKARTA - Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,75 persen. Hal ini berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 Agustus 2022. 

Selain itu, BI juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 3,00 persen dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 4,50 persen. 

Keputusan menaikkan suku bunga acuan merupakan kali pertama tahun ini, setelah suku bunga acuan bergerak di level 3,5 persen sejak Februari 2021. 

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko pening­katan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan inflasi volatile food. 

“Keputusan ini juga untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah pertum­buhan ekonomi domestik yang semakin kuat,” ungkap Perry dikutip dari keterangan resminya, kemarin. 

Dalam kaitan itu, BI terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan. Antara lain, memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) tersebut untuk memitigasi risiko kenaikan inflasi inti dan ekspektasi inflasi.

Kemudian memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian untuk pengen­dalian inflasi dengan intervensi di pasar valas baik melalui transaksi spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder.

Juga memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi digitalisasi terutama melalui perluasan layanan dan akses QRIS serta BI-FAST kepada berbagai lapisan masyarakat terutama dalam pemberdayaan UMKM dan pembelian produk dalam negeri.

“Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan internasional dengan mem­perluas kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, fasili­tasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait,” ungkap Perry. (bie)