Bahas Penyelesaian Pembayaran Pekerjaan 2021

CILEGON - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cilegon mengundang sejumlah pengusaha konstruksi untuk membahas pekerjaan pada 2021 yang belum dibayar.

Pertemuan dihadiri Kepala Dinas PUPR Kota Cilegon Heri Mardiana dan Sekretaris Dinas PUPR Suheri di aula Dinas PUPR Kota Cilegon, Selasa (24/8).

Pantauan Radar Banten, pertemuan itu tidak hanya membahas soal pembayaran se­suai dengan nilai kontrak yang telah disepakati, juga soal ganti rugi yang dialami pengusaha akibat keterlambatan pem­bayaran.

Diketahui, pada 2021 lalu ada sekira 80 paket pekerjaan dengan nilai Rp14,2 miliar yang belum dibayar oleh Dinas PUPR Kota Cilegon.

Kepala Dinas PUPR Kota Cilegon Heri Mardiana menjelaskan, pembayaran atas proyek tersebut akan dilakukan pada APBD Perubahan 2022. ”Anggarannya sudah disiapkan di APBD Perubahan, jadi pasti dibayarkan,” ujar Heri.

Menurut Heri, pihaknya akan berkomuni­kasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) untuk saling mendukung proses permo­honan pembayaran. ”Karena kami tidak ingin ada yang saling menyalahkan, tapi ini adalah sebuah proses uraian tugas masing-masing. DPUTR punya tugas apa, BPKPAD punya tugas apa, gitu,” kata Heri.

Disinggung terkait kerugian para kon­traktor, menurutnya hal itu tidak disengaja. Pihaknya sudah berupaya membantu, misalnya dengan menyurati perbankan jika kelalaian itu bukan dari penyedia, tapi memang kegiatan klien perbankan belum dibayar oleh Pemkot Cilegon.

”Ini sudah sistemnya begini. Kalau solusi, sudah sebuah risiko namanya usaha tidak mesti untung, adakalanya rugi, namanya usaha. Jadi kalau tidak mau rugi ya jangan usaha. Tapi ini bukan faktor yang disengaja, tidak ada sama sekali kepentingan yang disengaja,” paparnya.

Sementara itu, salah satu pengusaha, Pelaksana Teknis Putra Tubagus Corp Jhoni Hasibuan menjelaskan, dalam pertemuan itu pihaknya meminta kepastian pembayaran serta solusi atas kerugian. ”Kami meminta solusi atas kerugian yang kami alami selama ini terhitung sejak Januari sampai nanti anggaran perubahan,” ujar Jhoni.

Kata Jhoni, pengusaha alami kerugian karena bunga bank serta bunga material bangunan yang digunakan untuk proyek.

Namun sayangnya, meski kepastian pembayaran sudah disampaikan pada APBD Perubahan, namun untuk solusi atas kerugian belum ada kepastian.

”Cuma itu bukan solusi yang harus kami terima, karena kami cuma yang pertama kapan akan dibayarkan. Yang kedua solusi seperti apa sampai kami merugi sekarang cukup signifikan dari Januari sampai sekarang. Karena perubahan anggaran, berarti di Oktober. Bah itu tidak ada solusi sama sekali dari pihak dinas,” papar Jhoni.

Karena belum adanya kepastian ganti rugi, pihaknya menyampaikan somasi kepada Dinas PUPR Kota Cilegon. (bam)