^{SERAPAN: Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti saat mengikuti rapim bersama Pj Gubernur Banten Al Muktabar beserta kepal OPD lainnya, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Senin (22/8).}

SERANG – Sudah memasuki akhir triwulan tahun 2022, tetapi serapan anggaran Pem­prov Banten masih 53,83 persen per tanggal 19 Agustus 2022 dari total APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2022 se­besar Rp12,48 triliun. 

Bahkan, masih ada 10 organisasi perangkat daerah (OPD) yang serapannya di bawah 40 persen.

Meskipun begitu, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengaku, serapan belanja pada APBD Provinsi Banten yang mencapai 53,83 persen mengalami pe­ningkatan sebesar 2,03 persen dibandingkan pe­riode yang sama ditahun sebelumnya. “Tahun lalu hanya sebesar 51,80 persen,” ujar Al usai memimpin rapim di gedung Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Senin (22/8).

Al juga memastikan ketersediaan anggaran kas di RKUD untuk pembiayaan pem­bangunan sesuai perencanaan telah sesuai dengan cash flow dan tidak terdapat dana idle cash. Untuk itu Pemprov Banten menjadi salah satu daerah yang tidak mendapat penundaan dana alokasi umum dari pemerintah pusat.

Kata dia, APBD turut memacu pertum­bu­han ekonomi daerah. Apalagi ke­bijakan belanja 40 persen untuk produk lokal dalam negeri juga berjalan di Banten. “Berdasarkan review BPKP (Ba­dan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), kita masih berjalan sesuai agenda pembelanjaan produk dalam negeri,” tegasnya.

Al juga mengungkapkan Pemprov me­miliki katalog lokal dan aplikasi Plaza Banten yang berbasis UMKM. Untuk itu, ia juga mengimbau para pelaku UMKM di Provinsi Banten untuk melengkapi administrasi dan membuka toko online di Plaza Banten untuk men­jangkau pasar di daerah lain.

Sementara itu, Kepala Badan Pe­nge­lolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, ada beberapa OPD yang serapannya masih di bawah 40 persen. Ada beberapa faktor yang menyebabkan serapan anggaran masih rendah, seperti pelaksanaan kegiatan berada di akhir tahun dan ada beberapa kegiatan yang masih menunggu hasil lelang. “Ada be­berapa kegiatan yang dpt dilaksanakan menunggu proses perubahan APBD 2022, dalam rangka optimaliasasi pen­da­patan dan kebijakan belanja pada pe­rubahan APBD 2022,” ujarnya.

Berdasarkan data BPKAD, ada 10 OPD dengan serapan yang masih rendah. Yakni Biro Pemerintahan dan Kesra, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Biro Organisasi, Biro Hukum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Biro Pe­ngadaan Barang dan Jasa, Dinas Ke­lautan dan Perikanan, serta Biro Ad­ministrasi Pimpinan. Sedangkan OPD dengan serapan tertinggi yakni Badan Kesbangpol, BPKAD, Dinas Ketahanan Pangan, Inspektorat, dan Satpol PP.

Terpisah, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten Gunawan Rusminto mengakui serapan anggaran­nya masih rendah karena ada beberapa faktor. Misalnya saja ada penyaluran hibah untuk LPTQ senilai Rp7 miliar yang baru akan disalurkan akhir bulan ini. Kemudian ada juga anggaran yang tidak terserap senilai Rp2,5 miliar untuk kegiatan rapat kerja gubernur 10 provinsi yang semula bakal dilaksanakan di Banten. “Tapi arahannya tidak boleh offline, sehingga dilaksanakan online. Karena Banten menjadi tuan rumah, maka awalnya kami anggarkan untuk kegiatan itu,” ungkapnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan efisiensi dana hibah untuk lembaga ke­agamaan sebesar Rp10,4 miliar serta anggaran untuk dana tim petugas haji daerah. “Yang semula dianggarkan Rp3,7 miliar, efisiensi menjadi Rp1,05 miliar,” terang Gunawan.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Arlan Marzan mengatakan, dari anggaran sebesar Rp960 miliar, sekira 25 persennya diperuntukkan bagi pembebasan lahan sebesar Rp244 miliar. Dari anggaran pembebasan lahan itu, baru terealisasi 12 persen. 

“(Terkendala-red) proses pelaksanaan pembebasan lahan,” ujarnya. Apalagi, ada juga pembangunan infrastruktur yang menunggu pembebasan lahan rampung. (nna/air)