Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang siap mengawal seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemkab Serang. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program.

Upaya tersebut guna memastikan agar program yang direncanakan berjalan sesuai dengan harapan dan tentunya program-program yang dilaksanakan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. 

Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum mengatakan, dalam setiap rancangan program kerja pemerintah daerah, tak luput dari peran serta legislator untuk menguji program yang akan dilaksanakan. "Mulai dari perencanaan kita kawal, pelaksanaan kita awasi, sampai evaluasainnya bagaimana agar program yang direncanakan apakah berjalan dengan baik atau seperti apa," katanya.

Ulum mengatakan, pada setiap program-program yang sudah ditetapkan, apalagi program prioritass dari pemerintah daerah, DPRD akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program baik yang dapat direalisasikan dengan baik maupun yang tidak dapat diimplementasikan.

"Ketika ada evaluasi kita lihat, perencanaan yang terlalu tinggi sehingga tidak bisa tercapai implementasinya ataupun ada kendala non teknis lainnya yang menyebabkan persentase pelaksanaan itu tidak sesuai dengan yang dilaksanakan di awal, maka kemudian pengawalan dari mulai awal perlu kita perketat, sehingga dalam pelaksanaan sejalan dengan yang direncanakan pemerintah daerah," tegasnya.

Ulum mengatakan, pada RPJMD Bupati Serang tahun 2021-2026 lalu, mayoritas program prioritas Bupat Ratu Tatu Chasanah sudah terpenuhi. Namun demikian, ada beberapa program kerjan yang masih belum terealsiasi dikarenakan kondisi amggaran pemerintah daerah yang mengalami kesulitan akibat Pandemi Covid-19.

"Sehingga masih ada program kegiatan yang harusnya dilakukan pemerintah daerah tertunda pelaksanaannya, diakibatkan oleh covid lalu, sehingga imbasnya hari ini kita lihat kondisi keuangan yang belum stabil. Ini bukan hanya persoalan di Kabupaten Serang tapi sekala nasional mengalami persoalan yang sama," tegasnya.

Ulum mengatakan, adanya efisiensi anggaran juga turut berdampak terhadap pelaksanaan program prioritas di tahun terakhir Bupati Tatu menjabat. Kendati demikian, pihaknya merasa optimis langkah yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo dengan menerbitkan efisiensi mampu memberikan dampak positif. "Adanya efisiensi melalui inpres nomor 1 2025 mampu mengimplementasikan pembangunan berdasarkam skala prioritas di wilayah provinsi maupun kabupaten kota," tegasnya.

Mengenai akan adanya RPJMD dari bupati baru yang akan terpilih pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang, Ulum memastikan akan mendukung program-program prioritas yang akan dilaksanakan. Tentunya denan melaksanakan tugas poko dan fungsinya sebagai anggota legislatif. "Penyusunan visi misi tak lepas dari RPJMN dan RPJMD Provinsi, maka seyogyanya yang akan dilakukan oleh pemerintahan yang akan datang, ini selaras dengan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan provinsi," tegasnya.

Pihaknya mmengaku akan menjalankan tiga tugas poko fungsinya sebagai legislator, mulai dari legislasi, ketika ada regulasi yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan kita buat. "Lalu kita awasi dari budgetnya, ketika melakukan pembahasan di KUA PPAS, apbd murni, dan rapb perubahan, termasuk di dalamnya kita melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, dalam hal ini sesuai dengan mitranya masing-masing," pungkasnya. (ADV)