Soal Rotasi dan Mutasi, BKPSDM: Semua Prosedur Sudah Dilalui 

CILEGON - Anggota Fraksi Partai Kea­dilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Cilegon Aam Amrullah mempertanyakan prosedur rotasi mutasi pada 8 Agustus lalu. 

Hal itu ditanyakan pada rapat dengar pendapat (RDP) tentang rotasi mutasi yang dilakukan oleh Komisi I dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM), In­spek­torat, dan masyarakat, Rabu (24/8) di DPRD Kota Cilegon. Namun menjelang rapat berakhir, Aam justru bersitegang dengan anggota dari Fraksi Berkarya Sabihis.

Tensi keduanya meninggi saat Sabihis meminta penegasan kepada BKPSDM ikhwal dilibatkan atau tidaknya Wakil Walikota Cilegon Sanuji Penta­marta dalam pembaha­san rotasi mutasi.

“Saya sekali lagi mohon penegasan, Wakil Walikota itu dilibatkan atau tidak?” tanya Sabihis.

Sabihis mengaku meminta penegasan itu agar tidak ada kesimpangsiuran informasi berkaitan dengan pelaksanaan rotasi mutasi tersebut. Bahkan ia menyinggung, semua pihak, baik Wakil Walikota, partai politik, maupun tokoh masyarakat boleh memberikan usulan pada rotasi mutasi, namun keputusan akhir ada di Walikota.

“Kalau sudah diusulkan, tentunya Walikota yang menentukan. Diakomodir atau tidak, itu kembali ke Walikota. Kalau semuanya ditampung, tidak mungkin,” ujar Sabihis.

Pernyataan Sabihis jelang penutupan rapat dengar pendapat itu memancing reaksi Aam Amrullah. Aam sedari awal mempertanyakan prosedur rotasi mutasi dan pembahasan perombakan jabatan. Ia menduga ada prosedur yang dilanggar.

Prosedur yang diduga dilanggar itu adalah ikhwal tahapan yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam proses rotasi mutasi yang justru diduga kuat tidak dilakukan. Prosedur yang diduga kuat dilanggar adalah tahapan usulan dari organi­sasi perangkat daerah (OPD). Kemudian bukan hanya Wakil Walikota yang tidak dilibatkan dalam proses pembahasan, tapi juga OPD terkait.

“Saya sebenarnya sudah legowo perta­nyaan saya gak dijawab, tapi karena disinggung lagi sebelum ini ditutup yah saya tegaskan kembali. Tadi saya tanya apakah DPRD dilibatkan (pembahasan rotasi mutasi pegawai) untuk di lingkungan ini, tapi gak ada jawaban,” kata Aam.

Secara tegas, dihadapan Sabihis, Ke­pala BKPSDM Kota Cilegon Jubaedi, Kepala Inspektorat Mahmudin, serta jajaran Komisi I dan masyarakat, Aam menyatakan ia lebih percaya pernyataan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta yang mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan rotasi mutasi tersebut dibandingkan omongan pihak BKPSDM. 

“Saya lebih yakin ke omongan Pak Wakil daripada yang disampaikan oleh BKPSDM. Saya udah lama kenal beliau, dan saya yakin beliau tidak akan bo­hong,” ujarnya.

“Pembahasan rotasi mutasi gak mung­kin sekali, gak mungkin sekali, mungkin berpuluh-puluh kali, boleh jadi yang pertama kali diajak, kedua ketiga keempat sampai akhir gak diajak bisa jadi, itu harus clear. Saya dari awal bilang jelaskan, jangan ada yang ditutup tutupi,” tegas Aam dengan nada tinggi.

Rapat dengar pendapat itu pun akhirnya ditutup oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon Hasbudin usai Aam menutup omongan tersebut tanpa sempat dibalas oleh Sabihis maupun BKPSDM. 

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Cilegon Jubaedi mengaku semua prosedur sudah dilalui sesuai aturan.

Dijelaskan Jubaedi, prosedur seperti menerima masukan dari OPD terkait sudah dilakukan. Kemudian Wakil Walikota Cilegon pun menurut Sanuji dilibatkan dalam proses pembahasan.

“OPD-OPD sudah memberikan usulan. Usulan-usulan dari perangkat daerah banyak, dari Sekretariat Dewan, dari kecamatan kita terima,” ujar Jubaedi.

Menurut Jubaedi, usulan itu kemudian disampaikan secara tertulis kepada Walikota Cilegon Helldy Agus­tian dan Sekda Kota Cilegon Maman Mauludin. Jubaedi memastikan tidak ada prosedur atau aturan yang dilanggar dalam proses rotasi dan mutasi. (bam/bie)