^{KERJA SAMA: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) saat bertemu Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang, Koichi Hagiuda, di Tokyo, Jepang, Senin(25/7).}

TOKYO - Menteri Koordinator Bidang Per­eko­nomian Airlangga Hartarto memulai rang­kaian kunjungan kerja di Tokyo, dengan meng­adakan pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Per­dagangan dan Industri (METI) Jepang Koichi Hagiuda.

Dalam pertemuan tersebut, salah satunya membahas terkait perkembangan kerjasama dalam Forum Public and Private Dialogue Track 1.5 : Japan Indonesia Co-Creation Partnership for Innovative. 

“Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang telah menyepakati sejumlah bidang kerja sama, yaitu pengembangan sumber daya manusia (capacity building), teknologi digital, rantai pasok dan promosi industri hijau. Ini termasuk proyek pengembangan sumber daya manusia yang bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kerja (BPPK) Bekasi atau yang lebih dikenal dengan CEVEST,” ujar Menko Airlangga.

Indonesia dan Jepang telah menyele­sai­kan general review IJEPA pada 2019 lalu, dan saat ini masih diadakan pembahasan protokol antara tim negosiasi kedua negara.

Menko Airlangga mengangkat sejumlah isu penting yang masih tertunda dalam pembahasan yaitu terkait permintaan Indonesia atas akses pasar untuk ekspor tuna kaleng ke Jepang. 

“Kami melihat ada comple­mentary an­tara de­mand di Jepang dan supply di In­donesia atas produk tuna ini, sehingga In­donesia berharap Jepang dapat menu­runkan tarif untuk produk tuna Indonesia agar Indonesia memiliki level playing field yang sama dengan negara lain di ka­wasan,” ujar Menko Airlangga. Seperti diketahui, Thailand saat ini telah memiliki tarif yang lebih rendah untuk mengekspor tuna mereka ke Jepang.

Selain itu, pertemuan juga membahas in­vestasi yang telah dilakukan oleh pe­merintah Jepang di industri otomotif Indonesia. Lebih lanjut Menteri Hagiuda mengatakan, “Kemajuan kerjasama di industri otomotif antar kedua negara sudah sangat baik. Sejumlah perusahaan Jepang juga terus meningkatkan komitmen investasinya di Indonesia.” Mitsubishi telah berkomitmen untuk memulai pro­duksi electric vehicle di Indonesia pada awal tahun 2023 yang bertujuan untuk memperluas pasar ekspor. Selain Mitsubishi dan Toyota, Nissan juga akan mengem­bangkan produksi electric vehicle di Indo­nesia. Nissan rencananya akan meng­gu­­na­­kan teknologi lain yang juga ramah lingkungan dan sudah mempertimbangkan menggunakan bahan bakar berbasis hi­drogen. 

Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan respon terhadap permintaan Pemerintah Jepang terkait kebijakan sertifikat bebas radio aktif untuk produk pertanian, perikanan dan makanan asal Jepang. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pe­ngawasan Keamanan Pangan Terhadap Pe­masukan Pangan Asal Hewan dan Pa­ngan Segar Asal Tumbuhan ke Dalam Wi­layah Negara Kesatuan Republik Indo­nesia dari Cemaran Radioaktif. Tujuan dari Permentan ini yakni untuk memastikan pangan segar asal hewan dan tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI memenuhi persyaratan keamanan pangan. Badan POM telah melakukan revisi per­aturan terkait dengan persyaratan sertifikat bebas radioaktif untuk makanan olahan. Menko Airlangga menjelaskan, “Badan POM telah menerbitkan revisi peraturan dan tidak lagi mewajibkan sertifikat bebas radioaktif untuk makanan olahan Jepang yang masuk ke Indonesia.”

Menko Airlangga juga mengangkat isu terkait pengaturan impor baja. Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan Neraca Komoditas dalam rangka pener­bitan izin impor produk baja yang renca­na­nya akan dilaksanakan pada tahun 2023. Pengalokasian dilakukan berdasarkan data supply-demand, kapasitas produksi peru­sahaan, dan recordatas kinerja realisasi impornya, dengan tujuan agar penggunaan baja impor sebagai bahan baku tepat sasaran. “Baja sangat diperlukan untuk in­dustri pengguna. Oleh karena itu, peng­aturan pengalokasian impor baja dilakukan secara selektif, namun dengan proses yang transparan dan akuntabel, dengan tetap menjaga agar tidak melanggar keten­tuan WTO,” ungkap Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perin­dustrian Agus Gumiwang juga me­nyampaikan, “Untuk impor baja yang sa­­ngat diperlukan untuk industri, Pe­me­rin­tah sedang menyiapkan kebijakan un­tuk melakukan relaksasi tarif, dan Tim Teknis akan segera menyelesaikan.” Menteri Agus juga menyampaikan terima kasih kepada industri otomotif Jepang yang telah melakukan perluasan pasar produk otomotif Indonesia, salah satunya untuk me­lakukan ekspor dari Indonesia ke Australia.

Dalam pertemuan ini, juga dibahas me­ngenai potensi kolaborasi lanjutan antara kedua negara, mengingat kerjasama antara Pemerintah Jepang dan Indonesia telah berlangsung selama hampir 50 tahun. Menteri Hagiuda menyampaikan, “Tahun depan adalah 50 Tahun Persahabatan ASEAN – Jepang. Kita ingin ada proyek besar kerja sama di bidang ekonomi, ber­­sama dengan dunia usaha.”

Dalam kerangka IPEF (Indo-Pacific Eco­­nomic Frameworks), Indonesia terbuka un­tuk berdiskusi dan telah mengikuti pem­bahasan kerangka kerja sama ini sejak launching di Jepang pada Mei 2022 lalu dan pertemuan teknis di Singapura pada pertengahan Juni lalu. Indonesia ber­harap selain 4 pilar, Indonesia juga membutuhkan yang terkait dengan clean energy dan akses pasar. Oleh karena itu diperlukan penetapan komponen, prosedur dan mekanisme IPEF dengan jelas.

Selain itu, Indonesia juga menyambut baik inisiatif ASEAN – Japan Investing For the Future (AJIF) dan sebagai anggota ASEAN, Indonesia akan ikut membahas inisiatif ini dengan anggota lain. Sedangkan yang terkait dengan RCEP, Indonesia ber­komitmen penuh untuk segera meng­implementasikan perjanjian yang ditan­datangani pada 2020 yang lalu. Saat ini proses ratifikasi sudah memasuki tahapan akhir, diharapkan dapat selesai pada Agustus 2022 ini dan RCEP bisa segera implementasi. “Saya percaya, inisiatif AJIF dapat menjadi pelengkap RCEP dalam kerja sama pengembangan ekonomi di kawasan,“ terang Menko Airlangga.

Sebagai penutup dari pertemuan tersebut, Menteri Hagiuda menyampaikan bahwa Pemerintah Jepang sangat senang bahwa kedua belah pihak telah melihat ke arah yang sama dan berharap untuk dapat segera meneruskan pembahasan dalam per­­temuan ini. “Kita bisa meneruskan pem­bahasan ini, baik melalui pembahasan secara langsung maupun secara online. Saya ada rencana untuk kembali datang ke Indonesia, meneruskan hubungan yang sudah baik ini,” tutup Menteri Hagiuda. (*)