PANDEGLANG - Pengamat Sosial Politik dari Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Mathla’ul Anwar Banten Eko Supriatno mengkritisi viralnya video orang sakit ditandu ke puskesmas. Kondisi tersebut dinilai merupakan madalah klasik akibat buruknya kondisi jalan. Menurutnya.

"Jika melihat permasalahan ini pada umumnya adalah yang sering terjadi di daerah terisolasi. Masalah infrastruktur yang tidak memadai jadi satu dari cirinya," kata Eko kepada Radar Banten, Senin (25/7).

Dijelaskannya, permasalahan infrastruk­tur yang tidak memadai bagi masyarakat ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah setempat. Untuk itu, Bupati Irna harus menjadikan skala prioritas menu­ntaskan persoalan infrastruktur. 

"Apalagi penyiapan infrastruktur jadi skala prioritas di tingkat nasional. Dengan demikian, sudah seharusnya setiap kabupaten aktif menjemput bola untuk penyiapan infrastruktur ini," ujarnya. 

Lebih lanjut, Eko mengungkap, sebe­narnya ada dana desa yang di dalamnya ada porsi untuk pembangunan infrastruktur di tiap desa. Namun, dana tersebut sangat tidak memadai atau tidak mencukupi un­tuk pembangunan infrastruktur di se­tiap desa. 

"Jadi, harus ada perhatian dari peme­rintah untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di desa. Dimulai dari pemerintah daerah setempat, provinsi dan pusat," ungkapnya. 

Sejauh ini, ada beberapa kasus terbeng­kalainya penanganan kerusakan infra­struktur yang jadi kewenangan pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Pola seperti ini seharusnya disempurnakan, apalagi hanya lima sektor saja yang pengelolaannya sepenuhnya ada di pusat.

"Peran aktif pemerintah daerah jelas sangat diperlukan sekali. Terutama dalam konteks otonomi daerah," katanya.

Eko berpendapat, hal semacam ini seharusnya bisa teratasi jika pemerintah daerah mempunyai komitmen terhadap sarana dan prasarana. Termasuk juga sumber daya manusia ataupun petugas yang mau membangun satu kawasan desa.

"Pemerintah, biasanya tidak jeli dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebab, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya," paparnya. 

Dengan demikian, penyediaan infra­struktur yang memadai bagi masyarakat jelas harus diupayakan. Terutama oleh pemerintah daerah.

"Pemerintah memang tidak bisa bergerak secara sendiri-sendiri. Harus bergerak bersama legislatif, yang punya kewenangan untuk penganggaran pendanaan pada sektor-sektor skala prioritas di daerah tersebut," ungkapnya. 

Selain itu, perencanaan pembangunan harus melalui tahapan perencanaan pem­bangunan. Dengan kata lain, jika sean­dainya jalan tersebut dengan pen­danaan yang tersedia, tidak ada salahnya pemerintah membangun untuk menye­diakan jalan yang lebih layak. 

"Sehingga transportasi, baik untuk keluar masuk barang bisa lebih lancar. Bisa memberikan imbas yang sangat positif bagi kesejahteraan masyarakat," tegasnya. 

Eko mengakui, tidak ada solusi instan yang bisa menyelesaikan masalah dalam seketika. Sebab penggunaan dana negara untuk pembangunan sekalipun harus sesuai dengan rencana anggaran belanja di APBD. 

"Jika dipaksakan, bukan tidak mungkin membuat penyelenggaraan pemerintahan di satu daerah mengalami maladministrasi. Ini justru berbahaya dan tidak dibenarkan," ucapnya. 

Akan tetapi, tetap mungkin saja ada upaya yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan dana-dana dari pihak ketiga, seperti CSR dan sebagainya. 

"Terlebih, jalan di desa tersebut kerap digunakan oleh perusahaan swasta sebagai sarana transportasi keluar masuk barang. Pihak perusahaan harus melaksanakan CSR sebagai tanggungjawab sosial terhadap masyarakat," katanya. 

Dalam konteks ini, pemerintah daerah yang harus memiliki peranan untuk mem­bangun komunikasi dengan perusahaan-perusahaan swasta tersebut. 

"Untuk menggelontorkan dananya demi tersedianya infrastruktur yang layak bagi masyarakat. Sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan," katanya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Pandeglang TB Udi Juhdi menuturkan kondisi infra­struktur di Pandeglang diakuu masih amburadul. 

"Itulah fakta kondisi di Kabupaten Pan­deglang yang harus segera dipenuhi sebagai kebutuhan dasar. Untuk akses eko­nomi, pendidikan, serta pelayanan kesehatan," katanya. 

Juhdi menegaskan, kondisi infrastruktur wilayah Patia, Sukaresmi, Sindangresmi, memang dalam kondisi memprihatinkan. Infrastruktur jalannya masih berantakan. 

"Artinya masih banyak yang harus ditangani. Saya berharap di 2023 nanti kebijakan anggaran bisa diarahkan untuk kebutuhan dasar, jangan digunakan untuk belanja kebutuhan yang tidak begitu mendesak," tukasnya.(mg-01/tur)