DECEMBER 9, 2022
Utama

Jumlahnya Menyusut 1.000 Orang

post-img

AKSI: Ratusan honorer Pemprov menggelar aksi damai, di KP3B, Kota Serang, beberapa waktu lalu.

Pemprov Siapkan Usulan Honorer ke BKN

Pemprov Banten tengah mempersiapkan usulan jumlah tenaga honorer di lingkup Pemprov Banten untuk disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Berdasarkan verifikasi, terjadi penyusutan pegawai non-ASN di Pemprov sekira 1.000 orang, mayoritas tenaga kesehatan dan guru.

KEPALA Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Nana Supiana me­ngatakan, berdasarkan data terakhir, ada penyusutan sekira 1.000 orang. 

“Total ada 16 ribu lebih. Tadinya 17 ribu lebih,” ujar Nana, kemarin.

Ia menjelaskan, salah satu faktor ter­jadinya penyusutan jumlah pegawai non-ASN itu yakni karena mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Namun, nama-nama mereka be­lum dicoret.

“Terverifikasi karena tidak bekerja lagi. Diterima bekerja di tempat lain. Ti­dak serta merta langsung dicoret dong,” tegasnya. Namun selain itu, lanjut Nana, pihaknya juga menyam­paikan data temuan dari kesehatan pendidikan tertentu. Hanya saja saat ini masih dalam proses izin Penjabat Gubernur Banten. “Nanti akan disam­paikan setelah terverifikasi clear. Yang tambahan, misalnya tenaga kesehatan yang belum terdata di rumah sakit umum. Kita umumkan setelah clear di Pak Gub data susulannya. Kita pastikan tidak ada data siluman. Kalau siluman, kita coret,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, ia menerangkan, sesuai edaran Kementerian Penda­ya­gunaan Aparatur Sipil Negara dan Re­formasi Birokrasi (KemenPAN-RB), te­naga honorer yang didata adalah yang telah bekerja minimal satu tahun. Se­telah data disampaikan oleh peme­rintah daerah, BKN bakal melakukan uji publik selama lima hari. “Kalau klir, BKN akan review disampaikan ke ma­sing-masing PPK (pejabat pembina ke­pegawaian-red) yakni Gubernur Bupati Walikota untuk ditandatangani. Jadi nanti bisa lihat semua,” ujarnya.

Diketahui, pemerintah sedang mela­kukan pendataan untuk memetakan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Setiap instansi pemerintah harus melakukan pendataan tenaga non-ASN paling lambat 30 September 2022.

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di lingkungan Instansi Pemerintah.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, pihak­nya terus berkomunikasi dengan Ke­menPAN-RB. “Dengan adanya be­be­rapa komponen, yakni kesehatan, pendidikan, dan administrasi, kita akan mencari solusi bersama karena bukan hanya di Banten, tapi menyeluruh provinsi kabupaten kota di Indonesia,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Forum Pegawai Non PNS Banten (FPNPB) Taufik Hidayat mengaku ada sejumlah tenaga honorer yang mengalami masalah karena surat keputusan (SK) pengangkatannya tidak bisa masuk ke dalam sistem. Bah­kan, berdasarkan informasi dari BKD, banyak yang gagal disebabkan ka­rena data salah/tidak lengkap dan dimo­hon untuk dicek kembali khusus­nya data riwayat SK tahun 2021 dan ta­hun 2020. Data yang harus dicek dan diperbaiki adalah tanggal SK, tang­gal awal bekerja, dan tanggal akhir bekerja harus sesuai de­ngan ta­hun riwayat berkenaan. 

Sementara, lanjutnya, waktu untuk registrasi ke pemerintah pusat hanya sampai 30 September 2022 nanti. “Kita dihadapkan dengan masalah begini. Makanya dengan waktu cuma beberapa hari lagi kita belum bisa registrasi data pegawai. Padahal kabupaten/kota lain sudah beres pendataannya,” tandas Taufik.

Untuk itu, tenaga honorer di RSUD Maling­ping ini mengatakan, pihaknya minta BKD segera menyelesaikan proses verifikasi yang saat ini bermasalah mengingat waktu yang sangat sempit ini. “Dan jangan sampai masalah ini merugikan kawan-kawan honorer Banten karena tidak masuk ke dalam verifikasi yang dilakukan oleh BKN,” tegasnya. (nna/air)