DECEMBER 9, 2022
Utama

35.405 Balita di Banten Stunting

post-img

PENURUNAN STUNTING: Pj Gubernur Banten Al Muktabar dan Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumberdaya Ke­maritiman Kemenko PMK Budiono Subambang usai pembukaan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pen­cegahan Penurunan Stunting di Provinsi Banten ,di Aula Akhlakul Karimah, Puspemkot Tangerang, Rabu (25/9). 


SERANG - Berdasarkan Data Elektronik Pen­ca­tatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) Kementerian Kesehatan RI, jumlah ba­lita di Provinsi Banten yang telah diukur dan di­timbang sebanyak 824.212 balita. Hingga 6 Juli 2024 lalu, masih ada 4,3 persen atau 35.405 ba­lita di Banten yang kondisinya stunting.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan, Pem­prov Banten serius melaksanakan program dan langkah-langkah percepatan penanganan stunting dan gizi buruk. Bentuk kesiapan itu d­ilakukan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. “Pemprov Banten begitu mendapatkan data, dengan sungguh-sungguh melakukan ber­bagai pendekatan untuk menurunkan stunting hingga 14 persen,” ujar Al saat membuka Rapat Koor­dinasi Lintas Sektor Pencegahan Penurunan Stun­ting di Provinsi Banten di Aula Akhlakul Ka­rimah, Pusat Pemerintah Kota Tangerang, Rabu (25/9).

Al mengatakan, Pemprov Banten melakukan pe­nanganan yang sungguh-sungguh sesuai arah­an Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di­rinya optimis target 14 persen bisa dilakukan bah­kan dilampaui. “Kita dipandang baik dalam pe­nanganan stunting dan gizi buruk. Melak­sa­nakan langkah sungguh-sungguh dengan pen­dekatan utama spesifik dan sensitif. Pen­dekatan ini sangat jelas dan terukur. 

Menimbang dan mengukur seluruh data balita kita,” ungkapnya.

Kata dia, agar program tepat sasaran, Pemprov Banten melaksanakan pen­da­taan balita by name by addres beker­ja­sama dengan para pemangku kepenti­ng­an, melakukan pendataan penimba­ng­an, dan pengukuran dengan alat yang tepat. “Data by name by address agar tepat dalam melaksanakan agenda kerja,” tegasnya.

Dipaparkan, dari pendataan by name by addres yang 100 persen atau 824.212 balita, Pemprov bekerjasama dengan Posyandu dan PKK dalam percepatan pe­nanganan stunting dan gizi buruk. “Kita melakukan intervensi dengan data by name by address. Juga memantau agenda kerja intervensi melalui e-dasa­wis­ma,” jelas Al.

Diungkapkan, Dapur PKK melakukan inter­vensi anak stunting dan gizi buruk melalui program makanan bergizi atau pro­gram makanan tambahan. Berbasis data by name by address, Pemprov ju­ga melakukan intervensi spesifik dan sen­sitif. Pemprov telah menyiapkan pem­biayaan kesehatan berbasis asuransi BPJS Kesehatan dalam penanganan ke­sehatan. “Saat ini cakupan universal health care (UHC) telah mencapai 99 per­sen,” tuturnya.

Untuk memantau intervensi terhadap pe­nanganan anak stunting dan gizi buruk, lanjutnya, Pemprov Banten beker­jasama dengan Universitas Indone­sia mengembangkan aplikasi e-dasa­wis­ma. Melalui aplikasi ini, intervensi yang telah dilakukan terpantau. Sehingga jika ada hambatan bisa terpantau dan ter­analisa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pember­dayaan Perempuan Perlindungan Anak Ke­pendudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Sitti Ma’ani Ni­na mengatakan, angka prevalensi stun­­ting di Banten mengalami penu­runan. “Tahun 2021, berdasarkan SSGI, pre­valensi stunting 24,5 persen. Tahun 2022 turun menjadi 20 persen,” ujarnya. 

Ia mengatakan, implementasi dari Intervensi Serentak bahwa Pemprov Banten memberikan bantuan makanan tambahan bergizi gratis kepada Balita Stunting Gizi Kurang dan Ibu Hamil KEK di delapan kabupaten/kota.

Nina menjelaskan, dari angka stunting 35.405 balita, jumlah balita stunting de­ngan gizi buruk dan gizi kurang (in­ter­vensi prioritas) sebanyak 6.099 balita yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Salah satu upaya penekanan angka stun­ting yakni dengan pemberian ma­kanan tambahan bergizi gratis melalui Dapur PKK oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pem­berdayaan Masyarakat dan Desa, serta DP3AKKB.

Berdasarkan peta sebaran pemberian makanan tambahan, intervensi total keseluruhan balita stunting dengan gizi kurang yakni 4.789 balita. “Intervensi provinsi 3.694 balita dan intervensi desa/kelurahan 1.095 balita, dan Ibu Hamil KEK sebanyak 519 orang,” ujar Nina. (nna/nda)