^{PAKTA INTEGRITAS: Wakil Bupati Ade Sumardi bersama Kajari Lebak ST Hapsari menandatangani pakta integritas di pendopo Gubernur Banten, Jumat (24/6) lalu. (Foto Humas Setda Lebak)}

LEBAK - Wakil Bupati Ade Sumardi menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak berkomitmen dalam men­cegah korupsi kolusi dan ne­potisme (KKN). Karena itu pemerintah daerah mengapresiasi penandatangan pakta integritas dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak.

Pe­nandatanganan pakta integritas dilakukan di Aula Pen­dopo Gubernur KP3B Propinsi Banten secara serentak antara Ke­jaksaan Tinggi (Kejati) Banten de­ngan Pemerintah Pro­vin­si Banten serta Kejaksaan Negeri se-Banten dengan Pemerintah kabu­pa­ten kota se-Provinsi Banten, Jumat (24/6).

Dalam penandatangan tersebut Ade didampingi Sekda Budi Santoso dan Kajari Lebak ST Hapsari.

“Tentunya, kami sangat mendukung pe­nandatangan pakta integritas ini. Dengan penandatanganan ini mem­per­kuat komitmen kita bersama dalam mencegah korupsi. Kami bersama Kejari Lebak terus berupaya mencegah korupsi di lingkungan Pemkab Lebak. Ini juga merupakan bagian dari pe­nilaian kinerja,” kata Ade Sumardi me­lalui rilis Humas Setda Lebak, ke­marin.

Dia mengatakan, Pemkab Lebak ber­komitmen dan senantiasa berupaya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. 

“Insyaallah semua jajaran perangkat daerah berkomitmen untuk men­cip­takan pemerintahan yang bersih, pro­fesional, dan memberikan pe­la­yanan prima kepada masyarakat,” te­gas­nya.

Sementara itu, Kajari Lebak ST Hap­sari mengatakan, seluruh jajarannya akan senantiasa mengawal pem­ba­ngun­an di Kabupaten Lebak. Tujuannya untuk mewujudkan lima konsep pe­layanan dasar, seperti transformatif, adap­tif, inovatif, dan kolaboratif.

“Sesuai arahan Pak Kajati, kita akan me­ngawal pembangunan yang dilak­sanakan pemerintah daerah dan untuk mewujudkan pemerintahan yang be­bas korupsi, kolusi, dan nepotisme,” kata mantan koordinator Kejati DKI ini.(nce/tur)