RIBUAN tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Pegawai Non PNS Ban­ten (FPNPB) meng­an­cam mo­­gok kerja mas­sal lan­taran Pem­prov Ban­ten belum me­me­nu­hi kese­pa­katan ber­sama. Me­nang­­gapi hal itu, Pen­jabat Gu­bernur Ban­ten Al Muktabar me­min­ta para pe­gawai itu bersabar.

“Ini kan dipikirkan bersama ini, karena terjadi di semua daerah,” tandas Al di gedung DPRD Provinsi Banten, Selasa (26/7). Sehingga, penyelesaian terkait te­naga honorer ini dilakukan secara kom­prehensif di tingkat nasional.

Kata dia, dengan penyelesaian yang komprehensif, maka akan didapatkan for­mula yang menyeluruh secara per­manen. Untuk itu ia selalu mengingatkan kepada para tenaga honorer untuk me­nunggu karena ini bukan masalah di Banten saja, tetapi hampir semua daerah.

Al mengatakan, pemerintah tentu akan memikirkan solusi terkait dengan tenaga honorer itu secara sungguh-sungguh. Ia ber­harap ada solusi untuk persoalan tersebut. “Saya ikut apa yang memang harus menjadi solusi yang merupakan peraturan perundangan,” terangnya.

Ia mengaku, semua pihak sedang memi­kirkan secara sungguh-sungguh persoalan tenaga honorer ini. “Bayangkan Asosiasi Bupati Walikota melakukan pertemuan khusus untuk memikirkan ini. Asosiasi Gu­bernur pertemuan khusus untuk me­nyelesaikan, terus pemerintah juga,” ungkap mantan Widyaiswara Ahli Utama di Kementerian Dalam Negeri ini.

Hal yang sama juga disampaikan Penjabat Sekda Banten Moch Tranggono. “Saya meng­imbau kepada mereka (tenaga ho­norer-red) ini sudahlah kerja yang benar, kerja yang baik. Tapi jangan yang punya apa yang ngancem-ancem gini kan. Saya pikir juga nggak baik gitu,” ujarnya.

Kata dia, apa yang menjadi tuntutan para tenaga honorer itu dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari pemerintah. Na­mun, Pemprov selama ini sudah mela­kukan upaya fasilitasi. “Kita tergantung pemerintah pusat,” tegas Tranggono.

Seperti diberitakan sebelumnya, tenaga honorer di lingkup Pemprov Banten merasa Pemprov Banten belum menunaikan janjinya. Untuk itu, ribuan tenaga honorer itu bakal melakukan aksi mogok massal pada awal Agustus nanti.

Ketua FPNPB Taufik Hidayat mengatakan, hingga saat ini, Pemprov belum juga menindaklanjuti poin kesepakatan yang telah dicapai pada audiensi pada 10 Juni lalu. “Jadi seperti PHP (pemberi harapan pal­su-red),” ujar Taufik.

Seperti diketahui, tenaga honorer Pemprov Banten yang tergabung dalam FPNPB berencana menggelar aksi damai pada 13 Juni lalu. Namun, rencana tersebut batal setelah adanya kesepakatan sejumlah poin antara FPNPB dan Pemprov Banten.

Kata Taufik, walaupun sudah mencapai kesepakatan dalam pertemuan tersebut, tapi hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemprov. “Belum ada perkembangan atau kabar terbaru mengenai poin-poin kesepakatan yang telah disetujui bersama,” ungkapnya. (nna/air)