*Alami Kekerasan dan Ekspolitasi

SERANG–Perempuan dan anak rentan mengalami kekerasan dan eksploitasi selama di pengunsian. Untuk itu, penanggulangan bencana di Banten sebagai daerah yang rawan bencana ini harus terintegrasi sejak tahap mitigasi bencana hingga rehabilitasi terhadap perempuan dan anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina mengatakan, diperlukan koordinasi dan sinergi berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga hingga lembaga masyarakat dalam mewujudkan penanganan bencana yang strategis, inklusif, serta ramah bagi perempuan dan anak. “Perempuan dan anak sering kali menjadi korban dalam situasi bencana,” ujar Nina dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan penyusunan rencana kerja sub klaster perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam penanggulangan bencana di Banten di Horison Ultima Ratu Serang, Selasa (26/7).

Kata Nina, hal itu terjadi karena perempuan memiliki akses yang lebih rendah terhadap sumber daya seperti sarana toilet, air bersih, fasilitas kesehatan, dan sanitasi selama di selter pengungsian dibanding laki-laki. Contohnya, sarana toilet dan kamar mandi darurat yang dibangun seadanya, tidak memperhatikan jarak toilet atau kamar mandi yang jauh dari selter pengungsian, serta penerangan seadanya dapat membahayakan keselamatan kaum perempuan.

Selain itu, lanjutnya, perempuan dan anak juga cenderung mengalami defisiensi nutrisi (gizi) karena mereka memiliki kebutuhan nutrisi tersendiri, khususnya saat sedang hamil atau menyusui bayi. Bahkan, langkanya tempat yang memadai untuk menyusui bayi, minimnya makanan yang bergizi sesuai dengan kebutuhan nutrisi, serta kualitas bahan pakaian yang tidak memadai menjadi alasan rentannya perempuan dan anak di selter pengungsian.

Ia mengatakan, perempuan dan anak sering juga tidak dapat hadir dalam latihan penyelamatan diri dari kondisi bencana alam. Hal itu terjadi karena konstruksi nilai budaya di mana perempuan harus berfokus pada urusan domestik, sehingga jarang bisa keluar rumah untuk mengikuti pelatihan. “Ketidakhadiran tersebut membuat pengetahuan mereka terkait pencegahan dan penanggulangan bencana menjadi minim. Pengetahuan mereka tentang teknik penyelamatan diri membawa konsekuensi perempuan dan anak lebih rentan menjadi korban bencana alam,” ungkapnya.

Selain itu, minimnya kesempatan perempuan menjadi pemimpin dalam pengungsian juga seringkali menghambat terdengarnya suara perempuan, sehingga kebutuhan perempuan dan anak tidak selalu menjadi pemenuhan utama. Kesempatan untuk hadir dan tampil berbicara dalam pertemuan internal di dalam komunitas pengungsi, maupun pertemuan dengan stakeholder lain di tempat pengungsian banyak diwakili oleh laki-laki.

Untuk itu, Nina menegaskan perlu adanya peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang keterlibatan perempuan dalam menghadapi bencana, termasuk melindungi kelompok rentan, perlu diupayakan dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. “Meningkatnya kejadian bencana di Indonesia memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam koordinasi. “Penanganan yang responsif gender harus dikedepankan sebab dalam pengungsian seringnya yang dilihat oleh para pemangku kepentingan dalam hal pemberian bantuan dan kebutuhan masih bersifat umum,” tegasnya. (nna/nda)