Lelang Masih Minim

CILEGON - Proyek infrastruktur di lingku­ngan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon masih mandek. 

Sampai saat ini masih sangat minim tender proyek infrastruktur yang telah dilelangkan oleh pemerintah melalui laman milik Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Cilegon.

Pantauan Radar Banten, untuk proyek tender kontruksi, hingga saat ini baru delapan paket yang telah lelang. Mayoritas paket berasal dari Dinas Pendidikan.

Satu paket lainnya yaitu dari Dinas Peru­mahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Cilegon.

Sedangkan proyek infrastruktur jalan, mau­pun jembatan hingga saat ini belum ada satupun yang telah dilelangkan.

Padahal beberapa waktu terakhir sorotan publik terhadap infrastruktur sangat tajam.

Berdasarkan data yang dihimpun Radar Banten, hingga minggu ketiga bulan Juli, baru 884 paket pekerjaan dari total 3.230 paket, atau baru 27 persen paket pekerjaan secara keseluruhan yang telah ditenderkan.

Kondisi itu pun sangat disayangkan oleh Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Erik Airlangga. Sebagai wakil rakyat ia mengaku sangat kecewa.

“Soalnya kemarin itu saya sudah komunikasi dengan Pak Kadis (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) bahwa sampai saat ini kegia­tan kan belum berjalan ada masalah apa kemarin terakhir saya telepon, ada masalah apa sih Pak sampai sekarang kok belum jalan-jalan. Alasan dia lagi mempersiapkan dokumen dan saat ini sudah masuk ke ULP,” ujar Erik, Selasa (26/7).

Namun menurut Erik, penjelasan dari Kepala Dinas PUTR berbeda dengan bawa­hannya selevel Kepala Bidang (Kabid), dimana menyatakan belum terdapat proyek yang telah diserahkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Cilegon.

Menurut Erik, Komisi IV sudah beberapa kali menjelaskan, jika realisasi pembangunan infrastruktur masih sangat minim, jangan harap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapatkan persetujuan penambahan anggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

Erik meminta kepada seluruh OPD yang memiliki program infrastruktur terutama Dinas PUTR untuk merealisasikan program itu pada Agustus mendatang.

“Kalau sampai Agustus tidak direalisasikan kegiatan-kegiatan infrastruktur di wilayah Kota Cilegon, atas nama Komisi IV tidak akan mengundang hearin RKA, bahkan kita pun akan meneruskan kepada Ketua Dewan agar Badan Anggaran agar bisa lebih selektif lagi, kan pembahasan untuk perubahan,” tuturnya.

Erik mengaku tidak habis pikir apa penyebab yang membuat kinerja para OPD dalam membangun infrastruktur sangat lambat hingga jelang berakhirnya triwulan ketiga ini.

“Apakah ada pressure dari luar atau ada sesuatu yang memang membuat OPD itu takut atau bagaimana akhirnya memilih tidak menjalankan kegiatan”ujar Erik.

Erik menilai aturan tentang penggunaan komponen dalam negeri tidak bisa menjadi alasan bagi OPD. Menurutnya, jika memang aturan baru itu mempengaruhi, daerah lain pun seharusnya terpengaruh.

“Kalau alasan TKDN, daerah lain kan sama TKDN tapi lancar-lancar aja,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Daerah II Kota Cilegon Tb Dikrie Maulawardhana menjelaskan, minimnya paket lelang di LPSE karena ada beberapa dokumen yang belum dipenuhi oleh OPD.

“Ada dinas-dinas mengusulkan penayangan paket lelang tapi ada dokumen yang belum terpenuhi,” ujarnya di ruang kerjanya.

Menurut Dikrie pimpinan telah mengamanat­kan kepada seluruh jajaran untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran. Untuk itu progres dipantau hari demi hari.(bam/alt)