Jalan Terjal Membangun Kotaku
Oleh: Eko Supriatno
Masyarakat bertanya? apa tujuan pembangunan Kotaku atau dikenal (Kota Tanpa Kumuh) menjadi program pemerintah pusat ini jika tidak ada aktifitas produksi didalamnya?
Apakah rencana pembangunan Kotaku sudah tepat berdasarkan masukan dari masyarakat Atau usulan diatas meja saja agar anggaran terserap?
Penulis sangat menyayangkan program pembangunan Kotaku Teluk Labuan dalam hal kegunaan dan pemanfaatannya tidak berfungsi. Dari mulai jalan, drainase, taman badak, TPS3R juga tidak berfungsi dan sudah mulai jorok, kumuh, dan tak beradab.
Wilayah Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, diguyur dengan program Kotaku Tanpa Kumuh oleh pemerintah pusat. Melalui Kementerian Umum Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, pemerintah pusat menganggarkan sebesar Rp17 miliar untuk menjalankan program tersebut.
Program Kotaku merupakan salah satu upaya untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penanganan kumuh seluas 10.000 Ha. Pada RPJMN sebelumnya, program ini telah berkontribusi dalam target penanganan kumuh tahun 2015-2019 seluas 23.962 Ha dari target 23.656 Ha.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang menetapkan Kawasan Labuan 1 sebagai lokasi prioritas penataan Tahun 2022. Rencana penataan kawasan Labuan-1 ini terletak di Desa Teluk dengan luas 10.86 Ha, Desa Labuan 3,35 Ha dan Desa Cigondang 3,12 Ha. Total Kumuh Kawasan: 17.33 Ha.
Menurut penulis, setidaknya ada 3 (Tiga) prinsip-prinsip dasar membangun kotaku (Kota Tanpa Kumuh), yaitu: harus berorientasi pada masyarakat miskin, harus bertumpu pada pembangunan manusia, dan masyarakat harus terlibat secara aktif.
Pertama, Harus Berorientasi pada masyarakat miskin, Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
Kemiskinan merupakan masalah yang penting karena masih besarnya jumlah penduduk miskin dan kompleksnya masalah yang ditimbulkan.
Secara nasional kebijakan penanggulangan kemiskinan terkelompok dalam tiga cluster, yaitu sosial, pemberdayaan, dan usaha kecil. Cluster sosial ditujukan kepada rumah tangga miskin, seperti program raskin. Cluster pemberdayaan ditujukan kepada masyarakat miskin, seperti infrastruktur. Cluster usaha kecil ditujukan kepada pelaku usaha ekonomi lemah, seperti KUR.
Dengan harapan terjadi perubahan sosial. Perubahan sosial secara bertahap dari kondisi miskin dengan segala kekurangan menuju keberdayaan. Untuk memberdayakan masyarakat miskin ditempuh melalui perubahan perilaku/cara pandang (attitude/mindset), bersinergi dengan sesama, menyusun program bersama, dan melaksanakan pembangunan secara bersama-sama.
Kemudian dari kondisi berdaya menuju kemandirian. Untuk mencapai kemandirian ditempuh melalui kemitraan dengan pemerintah dan mengakses sumber daya lokal. Kondisi mandiri dimatangkan menuju kondisi madani. Untuk mencapai masyarakat madani ditempuh melalui pembangunan wilayah secara terpadu.
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ini merupakan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka menyiapkan fondasi yang kokoh bagi masyarakat untuk mampu menanggulangi masalah kemiskinan di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan.
Seharusnya pendekatan yang dilakukan melalui swakelola pembangunan (dari, oleh, dan untuk masyarakat) sejak tahap gagasan/ide, perencanaan, pelaksanaan hingga pemiliharaan, yang diorganisasi melalui kelembagaan masyarakat yang representatif, mengakar, dan kokoh.
Melalui kegiatan tersebut diharapkan terjadi perubahan sosial baik secara individu maupun kelembagaan. Secara individu, masyarakat terlibat secara langsung dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Keterlibatan ini memberikan wawasan dan pengalaman kepada masyarakat bagaimana merumuskan masalah sert…(*)
