DECEMBER 9, 2022
Radar Serang

Porsi Terbesar untuk Infrastruktur

post-img

PERSETUJUAN: Walikota Serang Syafrudin didampingi Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin menandatangani Pengantar Nota Keuangan RAPBD tahun 2023 pada Rapat Paripurna di DPRD Kota Serang, Senin (26/9).


DPRD Mulai Bahas RAPBD 2023 


SERANG - Anggaran belanja infrastruktur pada APBD Kota Serang tahun 2023 men­da­patkan porsi yang paling besar, sekitar 31 persen dari total belanja daerah.

Demikian terungkap saat Walikota Serang Syaf­rudin menyampaikan Pengantar Nota Keuangan RAPBD Tahun 2023 pada Rapat Paripurna di DPRD Kota Serang, Senin (26/9).

Syafrudin dalam pemaparannya me­ngung­kapkan, pada RAPBD tahun 2023 Pemkot Serang memproyeksikan anggaran pen­da­patan Rp1,265 triliun dan anggaran belanja Rp1,368 triliun. Kemudian p­e­nge­luaran pembiayaan diproyeksikan Rp16,250 miliar dan defisit anggaran Rp104 miliar. 

Secara spesifik, lanjut Syafrudin, anggaran pembangunan infrastruk­tur menjadi item belanja daerah terbesar pada APBD tahun 2023. Sedangkan alokasi ang­garan lainnya diperuntukkan bagi pela­yanan dasar. ”Infrastruktur 31 persen be­rupa jalan, jembatan, bangunan, drai­nase,” ujarnya. 

Kata dia, alasan pihaknya memfokuskan ang­garan pembangunan pada 2023 ber­tujuan mengejar target RPJMD Kota Serang yang sempat terkendala pandemi Covid-19. ”Kami ingin menyelesaikan infrastruktur, se­suai dengan RPJMD Kota Serang,” ka­tanya. 

”Karena memang sebelumnya sempat ter­tunda akibat pandemi Covid-19. Jadi pa­ling tidak di akhir tahun nanti 95 persen su­dah terealisasi,” tambah Syafrudin. 

Untuk program lainnya, lanjut dia, seperti pen­didikan mengalokasikan anggaran sebesar 27 persen, kesehatan 12 persen, dan anggaran belanja kelurahan 6,9 per­sen. ”Beda dengan infrastruktur. Yang lain juga memang lebih kecil dari infra­struk­tur,” katanya.

Sementara untuk besaran defisit, kata Syaf­rudin, dari proyeksi Rp104 miliar, pi­haknya berharap dalam pembahasan bersama DPRD dapat ditekan hingga Rp78 miliar. 

”Defisit itu diproyeksikan se­besar itu. Cuma diharapkan dalam pem­bahasan nanti, bisa ditekan angkanya yah,” te­rang­nya.

”Mudah-mudahan dapat dibahas secara lan­car oleh TAPD. Kalau anggaran, sudah se­suai dengan besaran anggaran oleh pe­merintah,” lanjut Syafrudin. 

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Ke­uangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Wachyu B Kristiawan menje­las­kan, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp16,250 miliar merupakan dana cadangan pe­laksanaan Pilkada 2024. ”Itu merupakan pembentukan dana cadangan untuk pilkada, sesuai dengan perda yang kami mi­liki,” katanya. 

”Iya (multi years) dua tahun berturut-tu­rut, mulai dari tahun ini dan tahun de­pan,” tambah Wachyu. 

Sedangkan untuk defisit yang diproyek­si­kan, kata Wachyu, direncanakan bakal di­tutup menggunakan anggaran SiLPA ta­hun 2022, sehingga diharapkan nilainya bisa turun dalam pembahasan bersama DPRD. 

”Kalau untuk pembangunan infra­struktur, memang kita ketahui tahun de­pan merupa­kan akhir dari masa jabatan Pak Walikota dan Wakil Walikota. Kita ju­ga mengejar target RPJMD,” katanya.

Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi me­ngatakan, RAPBD 2023 menjadi gam­baran arah pembangunan yang dilakukan Pemkot Serang. Ia pun tak memper­mas­alahkan usulan Pemkot Serang sepanjang men­jadi kebutuhan pokok masyarakat. ”Ka­lau memang itu benar kebutuhan masya­rakat tak masalah,” katanya. 

”Kalau terkait dengan defisit, saya yakin bisa lebih kecil lagi ketimbang yang dipro­yek­sikan Pemkot Serang. Kalau bisa defisit lebih kecil lagi,” tambah Budi. 

Wakil Ketua DPRD Kota Serang Ratu Ria Maryana mendukung keputusan untuk menganggarkan pembangunan in­fra­struktur sebesar 31 persen pada APBD 2023. Menurutnya, banyak peker_jaan rumah yang ha­rus diselesaikan, khu­susnya infrastruktur. 

”Seperti drainase, banyak drainase yang ter­sumbat. Lalu bahkan ada drainase yang sebelumnya ada, sekarang sudah tidak ada karena tertutup tanah dan lain-lain, jadi sekarang rata kondisinya,” katanya. 

Ratu Ria mengungkapkan, infrastruktur drai­nase sampai saat ini masih luput dari per­hatian, karena banyak pembangunan ja­lan tanpa memperhatikan perbaikan dan pembangunan drainase. ”Kita kan ka­dang-kadang ada hujan, langsung banjir. Ini karena drainasenya kurang,” terang­nya. (fdr/bie)