DECEMBER 9, 2022
Lebak - Viral

Ribuan Kendaraan Tidak Layak Operasi

post-img

ISI BBM: Angkutan kota (Angkot) isi BBM di SPBU Mandala, Kecamatan Cibadak, beberapa waktu lalu.(Dok Radar Banten)

LEBAK - Dinas Perhubungan (Dishub) Lebak mengakui ada ribuan kendaraan angkutan umum dan barang yang tidak layak operasi. Dari 12 ribu kendaraan ang­kutan di Lebak, hanya 15 persen yang layak operasi dan melakukan uji KIR.

Kepala Dishub Lebak Rully Edward me­ngatakan, kendaraan yang melakukan uji KIR layak dan kayak untuk beroperasi hanya 15 persen. Sementara yang tidak me­lakukan uji KIR, kelayakannya ber­ope­rasi dipertanyakan.

“Baru 15 persen kendaraan di Lebak yang melakukan uji KIR secara rutin. Jadi wajar kalau kita lihat banyak angkutan umum yang secara kasat mata tidak layak,” kata Rully kepada Radar Banten, Senin (26/9).

Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lebak ini mengatakan, jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR sangat rendah. Karena ada 12 ribu kendaraan angkutan manusia dan barang yang tiap hari beroperasi di Lebak. Namun, kendaraan tersebut tidak melakukan uji KIR, sehingga tidak layak beroperasi. 

Padahal, uji KIR sendiri sudah menjadi dokumen yang wajib didapatkan dan dibawa setiap pemilik kendaraan angkutan umum, maupun angkutan barang. Hal itu sesuai dengan aturan tentang uji KIR mo­bil yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Per­atur­an Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015.

”KIR ini penting karena menjadi salah satu jaminan keamanan dan keselamatan baik penumpang atau pengemudi, karena KIR ini menyangkut keadaan mesin ken­daraan. Apakah kendaraan itu layak ope­rasi di jalan raya atau tidak,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, dari 12 ribu ken­daraan wajib KIR, pihaknya mencatat ken­daraan yang lalu lalang di wilayah per­kotaan jauh lebih sedikit dibandingkan di wilayah Lebak Selatan. Hal itu tentunya men­jadi salah penyebab rendahnya ken­daraan yang melakukan uji KIR.

”Ternyata kendaraan yang wajib uji itu ba­nyak di Lebak Selatan, seperti truk, tron­ton, dan kendaraan besar lainnya. Ka­lau di kota ini paling ya angkot atau ang­kutan desa. Kita juga sedikit memak­lumi, karena jarak dari selatan ke tempat uji KIR di pusat kota itu sangatlah jauh. Sehingga tidak memungkinkan para sopir membawa kendaraan besar mereka jauh dari wilayah selatan masuk ke kota untuk melakukan KIR,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya pada 2022 ini melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Lebak tengah membangun tempat pengujian KIR di wilayah Lebak Selatan, tepatnya di Kecamatan Malimping. Tempat itu diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat di Lebak Selatan untuk me­la­kukan uji kir juga dapat menarik potensi pen­dapatan asli daerah (PAD).

”Jadi itu untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat Selatan yang mudah-mudahan dengan ada­nya pembangunan di sana bisa men­dongkrak PAD. Insyaallah dari PUPR janji­nya di bulan November akan beres, nanti kita juga akan siapkan alat-alatnya,” ucapnya.

Pembangunan gedung uji kendaraan dan hanggar di Kecamatan Malingping sendiri tercantum dalam tender di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Di­mana, dalam tender itu disebutkan pem­bangunan gedung dan hanggar me­nelan biaya Rp3,5 Milliar yang berasal dari APBD Lebak tahun 2022.

Kepala DPUPR Lebak Irvan Suyatupika me­ngatakan, saat ini pembangunan ge­dung uji kendaraan dan hanggar sudah mulai dikerjakan. Pihaknya menargetkan, pem­bangunan gedung itu akan selesai pada akhir tahun 2022 ini.

”Jadi untuk gedung kita yang bangun, se­mentara alat-alat pengujiannya nanti dari Dishub yang ngadain. Insyaallah ta­hun ini selesai,” pungkasnya.(mg-02/tur)