^{RAPAT KOORDNINASI: Gubernur Banten Andra Soni membuka rapat koordinasi terkait pengelolaan barang milik daerah Provinsi Banten di aula kantor Inspektorat Provinsi Banten, Selasa (27/5).}

SERANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk me­la­kukan sertifikasi aset yang mereka miliki. Apalagi, ber­dasarkan data yang ada dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, aset yang telah ter­sertifikasi di Banten baru sekira 26 sampai 27 persen. Artinya, masih banyak aset Pemprov Banten serta Pemkab/Pemkot di Banten yang belum ber­ser­tifikat.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Brigadir Jenderal (Brigjen) Bahtiar Ujang Pur­­nama mengatakan, KPK mengingatkan bahwa aset tersebut berisiko dimanfaatkan atau diklaim pihak lain jika tidak segera diamankan secara hukum. 

“Temuan kami menunjukkan bahwa masih cukup banyak BMD (barang milik daerah-red) di provinsi, kabupaten, dan kota di Banten yang belum terser­tifi­kasi. Kalau tidak salah, hasil paparan dari BPN, persentasenya sekitar 26 sam­pai 27 persen,” ucap Bahtiar usai meng­hadiri rapat koordinasi di aula kantor Inspektorat Provinsi Banten, KP3B, Selasa (27/5).

Untuk itu, ia memberikan penekanan untuk mengingatkan kembali agar peme­rintah daerah membuat tim perce­patan sertifikasi barang. “Supaya barang dari daerah tersebut tidak hilang ke­mudian tidak diambil orang dan kemu­dian bisa dimanfaatkan untuk keun­tung­an daerah dengan cara misalnya di kerjasamakan ataupun misal dise­wakan,” tuturnya.

Bahtiar menyarankan pemerintah dae­rah menggandeng BPN untuk bisa men­jadi tim yang solid dan kuat dalam per­cepatan sertifikasi barang milik daerah yang ada di wilayah Banten. “Apalagi aset kerap dipandang sebagai barang yang tak bertuan. Harapan kami teman-teman yang memiliki aset ini harus membuat sistem yang jelas, langsung sertifikat. Kalau itu terjadi dan digugat, maka KPK akan berupaya untuk mengamankan aset daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Banten, An­dra Soni mengatakan, salah satu per­masalahan yang disepakati adalah percepatan sertifikasi aset dan penye­le­saian aset bermasalah bahwa sampai dengan tanggal 15 Mei 2025 dari 1.528 bidang tanah, capaian penyelesaian sertifikasi tanah adalah sebanyak 1.129 bi­dang atau 73,88 persen dan sisanya yang belum tersertifikasi sebanyak 329 bi­dang atau 27,21 persen. 

“Mudah-mudahan dari target siswa bi­dang tanah yang belum disertifikasi dapat tercapai penyelesaian sertifikasinya pada tahun ini, termasuk hal-hal yang disepakati dengan penyelesaian aset antara Pemprov dengan kabupaten/kota maupun antar kabupaten dan kota di Provinsi Banten yang disebabkan ka­rena adanya pemekaran daerah atau sebab lainnya,” ujar Andra.

Kata dia, untuk mengamankan aset dari sisi administrasi, Pemprov menyiap­kan dokumen-dokumen pendukung dari barang milik daerah. Untuk penga­ma­nan fisik, Pemprov turun langsung untuk meninjau keadaan fisik barang milik daerah tersebut. Sedangkan dari sisi hukum, Pemprov melakukan penga­manan dari jalur hukum.

Plh Sekda Banten, Deden Apriandhi Hartawan mengatakan, KPK membantu Pemprov serta pemkab/kota untuk melakukan penatausahaan aset karena masih banyak aset yang belum terserti­fikasi dengan berbagai kendala dan masalah. Maka, dengan kehadiran KPK, diha­rapkan dapat memacu pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan aset. (nna/air)