^{EKONOMI: Penjabat Gubernur Al Muktabar saat memaparkan soal investasi dalam acara seminar di Untirta, Senin (27/6). (saprol/radar banten)}

Al Muktabar: Untuk Kesejahteraan Masyarakat

SERANG - Pemprov Banten mendorong investasi untuk kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan eko­nomi berkelanjutan.

Dengan begitu diharapkan dapat me­ningkatkan jumlah lapangan kerja sekaligus menurunkan angka kemiskinan di Banten.

Hal itu terungkap dalam Seminar On Sustainable Economy: Accelerating In­vestment On Green Industry And Im­ple­mentation Of Local Currency Settlement (LCS) For Sustainable Eco­nomic Growth, di Auditorium Fakultas Eko­nomi dan Bisnis, Kampus Baru Untirta, Sindangsari, Kabupaten Serang, Senin (27/6).

Seminar ekonomi Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar menjadi pembicara utama (keynote speaker).

Dalam paparannya Al Muktabar meng­ungkapkan, ada dua kebijakan utama Pemprov Banten terkait investasi di tanah jawara yang telah menjadi tujuan investasi di Indonesia.

“Dua kebijakan itu adalah memper­tahankan yang sudah ada, dan membuka investasi sebesar-besarnya. Dengan ke­bijakan ini, maka investasi yang masuk ke Banten menjadi modal utama untuk menyejahterakan masyarakat,” kata Al Muktabar.

Ia melanjutkan dalam lima tahun ter­akhir banyak realisasi investasi di Provinsi Banten yang menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. 

“Banyak capaian investasi di Provinsi Banten, paling tidak kini Banten telah sejajar dengan provinsi yang lain, menjadi daerah tujuan investasi yang cukup baik atau menjanjikan di In­donesia,” tuturnya.

Masih dikatakan Al Muktabar, di Pro­vinsi Banten saat ini ada 14 kawasan in­dustri yang diisi oleh 4000 lebih in­dustri besar dan menengah. Bila ditam­bah dengan UMKM bisa mencapai pu­luhan ribu pelaku usaha. Itu semua menjadi modal untuk pemulihan eko­nomi Provinsi Banten dan Indonesia pada umumnya.

“Makanya dua strategi kebijakan investasi Pemprov Banten harus benar-benar diimplementasikan, sehingga ki­ta tidak hanya memelihara industri yang ada agar tidak meninggalkan Provinsi Banten, kemudian mengundang investor sebanyak-banyak untuk datang ke Banten,” bebernya.

Bagi Al Muktabar, investasi adalah soal keyakinan, dalam hal ini yakin men­dapat keuntungan. Oleh karena itu, pemprov berusaha merawat investasi yang sudah ada untuk mendapatkan nilai ekonomi tinggi dengan memberikan pe­layanan yang terus diperbaiki. Se­hingga, pengusaha merasa nyaman me­lakukan aktivitas perekonomian di Provinsi Banten.

“Kewajiban kita bersama meneguhkan kontrol publik terhadap birokrasi dan agenda ekonomi. Bila tidak mendapatkan kontrol yang baik bisa menghasilkan kurang berkeadilan bahkan tidak berkeadilan. Dengan saling mengontrol kita on the track pada tujuan bersama,” tegasnya.

Terkait pertumbuhan ekonomi berke­lanjutan (green economy), Al mene­gas­kan itu semua membutuhkan kearifan semua pihak untuk bersahabat dengan alam. Dalam rangka menyong­song eko­nomi hijau ini, pemanfaatan digita­lisasi harus cukup baik agar terjadi efisiensi yang cukup baik. Bisa dikem­bang­kan men­jadi mudah, murah, dan cepat.

“Kita harus sekuat-kuatnya meman­faatkan potensi kita. Saat ini kondisinya terus membaik. Ekonomi digital di Ban­ten yang sudah cukup baik baru di Tangerang, tantangan kita adalah me­ngembangkan ekonomi digital disemua daerah,” ulas Al.

Diakhir paparannya, Al Muktabar meng­ungkapkan peluang terhadap amanat pembelanjaan APBD sebesar 40 persen untuk produk dalam negeri, khususnya produk lokal. Hal itu telah ditindaklanjuti dengan membuat katalog lokal dan mengembangkan toko daring (market place) yang saat ini sudah menampung 200 ribu pelaku UMKM di Banten.

”Saya berharap dari seminar ini ada hal-hal yang realistik dan faktual untuk kita laksanakan. Rumuskan betul secara realistik dan kurangi teoritik. Tidak ada alasan bagi Banten untuk tidak men­jadi lebih baik di masa depan,” pungkas Al.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten Imaduddin Sahabat yang menjadi na­rasumber seminar mengungkapkan, per­tumbuhan ekonomi Indonesia ber­gantung pada perkembangan eko­nomi global. Akibatnya saat ini be­berapa negara membatasi pasokan ba­rang sehingga memicu inflasi.

Kendati begitu, lanjut Imaduddin, perekonomian Provinsi Banten pada Triwulan I Tahun 2022 tumbuh sebesar 4,9 persen. Realisasi investasi asing (PMA) berada di peringkat 6 Nasional dengan nilai sekitar $712 USD. Se­dangkan realisasi investasi dalam negeri (PMDN) berada di peringkat 7 Nasional dengan nilai sekitar Rp 6 triliun.

“Provinsi Banten berpotensi menjadi basis green economy Indonesia, apalagi ditunjang dengan kebijakan pemprov yang pro terhadap investasi,” katanya.

Ia menambahkan, pertumbuhan eko­nomi sekarang ini hampir ditentukan 50 persen oleh konsumsi rumah tangga, sehingga didorong masyarakat agar ada transaksi dengan baik. Selain itu juga didorong peningkatan UMKM agar tumbuh di masyarakat. Sebab, ekonomi tumbuh karena adanya UMKM.

“Apalagi saat ini penjualan online UMKM tertinggi di Indonesia sementara penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Banten menempati peringkat kedua setelah DKI Jakarta,” pungkasnya.

Sedangkan Ketua Program Studi Akun­tansi FEB Untirta Ahmadi mendukung kebijakan pemprov untuk mengem­bangkan perekonomian berkelanjutan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi hendaknya mempertimbangkan keles­tarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

“Dengan ekonomi hijau, Banten menjadi provinsi yang ramah terhadap investasi,” katanya. Ia melanjutkan, hampir 90 persen in­dustri di Indonesia masih tergantung im­por bahan baku dan tersandera mata uang asing untuk pembayarannya. (den/alt)