CILEGON - Mandeknya proyek infra­struktur di Kota Cilegon disebut sebagai dampak dari salahnya penempatan pejabat.

Di media sosial, sorotan terhadap pemba­ngunan infrastruktur saat ini sendiri ramai menjadi sorotan dan pembicaraan publik.

Dugaan mandeknya infrastruktur akibat dari salahnya penempatan pejabat atau pegawai yang terjadi di tubuh pemerintah Kota Cilegon disampaikan oleh aktivis sosial Ahmad Yusdi.

“Artinya gini, kalau pendelegasian tugas atau wewenangnya ga jelas arahnya, juga penempatan pejabat tidak didasari kompetensi, ini juga akan berdampak pada mutu pelayanan terhadap masyarakat,” ujar Yusdi, Rabu (27/7).

Yusdi sendiri selama ini terkenal aktif dalam mengkritisi pemerintah melalui berbagai platform media sosial.

Yusdi mencontohkan, salah satu infra­struk­tur yang rusak dan tak kunjung di­per­baiki adalah Jalan Ciwaduk. “Konon katanya berkas-berkas dokumen­nyapun masih dalam tahap persiapan. Padahal rencana pembangunan jalan tersebut kalau gak salah sudah dari tahun-tahun yang lalu. Saya gak tau dimana let­ak hambatannya,” ujarnya.

Yusdi menilai jika memiliki hambatan, seharusnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menjelaskan hal tersebut kepada publik. “Mungkin kadis yang sekarang menjabat bukan the right man in the right place, ka­sian juga kita selaku masyarakat menu­ntut lebih darinya,” kata Yusdi.

Yusdi meminta kepada kepala daerah untuk serius membangun Kota Cilegon salah satunya dengan memperhatikan penempatan pejabat serta mengorganisir OPD di bawahnya.

Menurutnya, jika kepala daerah tidak segera memperhatikan performa OPD ma­ka ancamannya adalah kembali besar­nya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD tahun ini.

Menurutnya, jika pembangunan infra­struktur tidak berjalan dengan baik, serta bengkaknya SILPA, maka masyarakat Kota Cilegon yang akan menjadi korban.

Berbeda kesempatan, Asisten Daerah II Kota Cilegon Tb Dikrie Maulawardhana menjelaskan, Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta telah mengamanatkan kepada seluruh jajaran untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran.

Karena itu, progres penyerapan, termasuk realisasi program infrastruktur dipantau hari demi hari.

Menurut Dikri, ditargetkan pada akhir Juli sejumlah paket telah dilelangkan sesuai dengan perencanaan anggaran sehingga bisa mengurangi potensi

Dikrie menjelaskan, meski di LPSE proyek infrastruktur masih sedikit yang telah dielangkan, namun sejumlah OPD telah berupaya mengusulkan untuk dilelang.

“Ada dinas-dinas mengusulkan penaya­ngan paket lelang tapi ada dokumen yang belum terpenuhi,” ujarnya di ruang kerjanya.

Selain jalan di Ciwaduk, selama ini sejumlah infrastruktur yang mendapatkan sorotan tajam adalah Jalan Panggungrawi serta Jalan Lingkar Selatan (JLS), serta Jalan Ciwedus. (bam/alt)