DECEMBER 9, 2022
Utama

Pemprov Ogah Ikut KPPU Award 2022

post-img

BERKUNJUNG: Kepala Kantor KPPU Wilayah III Lina Rosmiati (tengah) didampingi Kepala Bagian Administrasi Kantor KPPU Wilayah III Yully Asianto (kanan) berfoto bersama Pemimpin Redaksi Radar Banten Delfion Saputra (kedua kanan) dan jajaran redaksi lainnya, di Graha Pena Radar Banten, Kota Serang, Selasa (27/9). 

 

SERANG–Pemprov Banten disebut ogah mengikuti Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU-RI) Award Tahun 2022. Hal ini terungkap saat Kepala Kantor KPPU Wilayah III meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten Lina Rosmiati berkunjung ke Graha Pena Radar Banten, Jalan Kolonel Tb Suwandi, Lontar Baru, Kecamatan Serang, Selasa (27/9).

Lina yang datang bersama Kepala Bagian Administrasi Kantor KPPU Wilayah III, Yully Asianto disambut Pemimpin Redaksi (Pemred) Radar Banten Delfion Saputra, Redaktur Pelaksana (Redpel) Radar Banten Aditya Ramadan, dan Redaktur Radar Serang Merwanda Yuli Yusandi.

Lina mengatakan, dari tiga provinsi yang merupakan wilayah kerja Kantor KPPU, hanya provinsi Banten yang enggan mengikuti pelaksanaan Awarding KPPU Tahun 2022. “Di wilayah kerja KPPU Kanwil III hanya Pemprov Banten yang tidak mengikuti,” katanya.

Menurutnya, Awarding KPPU Tahun 2022 dilakukan sebagai respon atas kebijakan pemerintah daerah yang pro persaingan sehat dan kemitraan termasuk di Pemprov Banten. “Sejauh ini tidak begitu bagus, informasi yang kami terima terakhir belum berkenan untuk mengikuti Awarding KPPU Tahun 2022,” ungkapnya.

Lina berharap seluruh pemprov di wilayah kerjanya dapat mengikuti perhelatan akbar

KPPU ini. Selain menyemarakkan, perhelatan ini untuk melihat bagaimana iklim persaingan usaha yang telah diciptakan oleh pemprov apakah sudah mendukung persaingan yang sehat atau belum untuk pelaku usaha.

Tak hanya itu, KPPU berkeinginan mengetahui kondisi persaingan usaha di tiap daerah. Adapun penilaiannya meliputi tujuh indikator penilaian. Yaitu, struktur, pasokan, kinerja, permintaan, penawaran, regulasi dan kelembagaan. “Kami ingin mengetahui juga terkait regulasi yang dibuat pemprov dan pemkab/pemkot. Apakah sudah sesuai dengan persaingan usaha sehat atau belum,” terangnya.

Dia berharap ke depan, agar kebijakan yang dibuat pemprov dan pemda/pemkot se Provinsi Banten sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Tak hanya itu, pihaknya terbuka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan terkait perekonomian yang dibuat pemprov, pemkab/pemkot se Provinsi Banten. “Kami lebih diberdayakan dan dimanfaatkan keberadaannya untuk membantu pemprov dan pemkab/pemkot dalam menyusun kebijakannya,” tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Pj Sekda Banten Moch Tranggono mengaku Pemprov Banten bukan menolak ikut dalam KPPU Award tahun 2022. Berdasarkan informasi dari Asda II Provinsi Banten M Yusuf, Pemprov meminta penjelasan parameter. “Bukan menolak. Jadi ada salah paham,” ujarnya.

Menurut Tranggono, pihaknya kemarin langsung menghubungi KPPU Wilayah III untuk menyatakan keikutsertaan Pemprov Banten. “Kami sudah hubungi KPPU dan akan dijadwalkan untuk zoom membahas ini,” terang Tranggono.

 

KERJA SAMA

Sementara terkait kunjungannya, Lina mengungkapkan keinginannya untuk menjalin kerja sama dengan Radar Banten terkait penyebaran informasi peran dan fungsi KPPU kepada publik. “Radar Banten dipilih tujuan kunjungan kami, karena salah satu media terbesar di Provinsi Banten,” katanya.

Pemred Radar Banten Delfion Saputra mengatakan, apabila melihat dari kewenangannya keberadaan KPPU sangat strategis dalam melakukan pengawasan persaingan usaha. “Putusan dari KPPU ini setingkat dengan peradilan tingkat pertama. Sanksinya administratif,” katanya.

Delfion berharap keberadaan lembaga-lembaga yang dibentuk pemerintah dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal. Sehingga, keberadaan lembaga ini manfaatnya dapat dirasakan di tengah masyarakat. “Kami Radar Banten terbuka bekerjasama dengan lembaga mana pun. Terlebih memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” terangnya. (fdr-nna/nda)