PAJAK: Pj Gubernur Banten Al Muktabar (kedua kiri) didampingi Kepala Bapenda Banten Opar Sohari (kiri) saat menghadiri pemilihan Duta Pajak Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 di Le Dian Hotel, Senin (26/9) malam.
*Al Muktabar Ultimatum OPD
PANDEGLANG-Sebanyak 1.747 unit kendaraan dinas (randis) milik Pemkab Pandeglang tercatat belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Ribuan randis yang belum membayar PKB itu adalah hasil akumulasi data sejak 2017 hingga 26 September 2022.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Cabang Pandeglang H Epy Shafiullah mengungkapkan, total randis milik Pemkab Pandeglang berdasarkan data Bapenda Provinsi Banten adalah 2.948 unit. Rinciannya, roda dua sebanyak 2.214 unit dan roda empat sebanyak 734 unit. “Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.747 unit belum membayar pajak kendaraan,” katanya kepada Radar Banten, Selasa (27/9).
Kata Epy, 1.747 unit randis yang belum membayar PKB itu terdiri dari roda dua 1.366 unit dan roda empat sebanyak 381 unit. “Dari sekian kendaraan ini mungkin di antaranya ada yang sudah tidak layak pakai. Namun masih masuk catatan potensi penerimaan pajak,” bebernya.
Epy menjelaskan, kendaraan rusak atau sudah tidak layak bisa saja dihapuskan sebagai potensi pajak. Syaratnya randis tersebut dilaporakan kepada pihak kepolisian dan ke Bapenda Provinsi Banten.
“Kalau memang kondisinya sudah tidak layak namun belum dilaporkan sehingga menjadi tunggakan. Sedangkan kalau memang keadaannya masih bisa layak pakai sebaiknya memang dibayarkan,” katanya.
Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang Andri Eka Permana mengakui masih ada randis yang belum membayar pajak.
“Kalau bagian aset melakukan pencatatan, sedangkan kebijakan untuk pembayaran pajaknya oleh masing-masing di OPD (organisasi perangkat daerah-red). Bisa jadi memang unit kendaraan yang pajaknya belum bayar itu dalam kondisi sudah tidak layak, akan tetapi karena belum dilaporkan sehingga masih terdata,” katanya.
Sementara Kasubid Pemberdayaan BMD pada BPKD Pandeglang Hayatun Nufus menambahkan, jumlah keseluruhan randis yang tercatat menjadi aset Pemkab Pandeglang sebanyak 2.900 unit lebih. “Namun untuk data jumlah randis yang belum bayar pajaknya harus menyingkronkan terlebih dahulu dengan data di UPTD Samsat Pandeglang. Kadang di dalam data itu terdapat kendaraan yang sudah lelang, tapi pajaknya belum keluar dan ada juga kondisinya sudah rusak berat tapi masih tercatat pada Pemkab Pandeglang,” katanya.
Dia mencontohkan kendaraan operasional kepala desa yang kondisinya banyak sudah tidak layak pakai. Lantaran belum dilaporkan penghapusan asetnya, maka datanya masih muncul.
“Memang kaitan pembayaran pajak ini untuk anggarannya di masing-masing OPD. Setiap tahunnya untuk pembayaran pajak itu diposkan pada anggaran pemeliharaan," katanya.
ULTIMATUM
Tunggakan PKB juga terjadi pada randis milik Pemprov Banten. Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar bahkan dibuat geram. Ultimatum pun dilayangkan untuk para kepala OPD di lingkup Pemprov Banten agar pajak randis tersebut segera dibayarkan.
Sebelumnya, sejumlah randis
terjaring razia taat pajak yang digelar Bapenda Provinsi Banten bersama Tim Pembina Samsat lainnya, beberapa waktu lalu.
“Begitu saya tahu ada randis yang kena razia, saya langsung perintahkan untuk segar bayar,” tegas Al Muktabar kepada Radar Banten usai menghadiri pemilihan Duta Pajak Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 di Le Dian Hotel, Senin (26/9) malam.
Pria yang akrab disapa Al ini menuturkan, pajak randis sudah dianggarkan setiap tahunnya. Untuk itu, OPD harus membayarkannya tepat waktu. Apabila tidak, Al memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.
“Sudah langsung dibayarkan. Harus memberikan contoh. Apalagi sudah dianggarkan,” tegas orang nomor satu di Banten itu.
Dia mengaku tak ingin lagi ada OPD yang menunda-nunda pembayaran PKB karena pajak itu akan kembali digunakan untuk kepentingan masyarakat.
PKB yang dibayarkan masyarakat akan kembali dinikmati masyarakat dalam bentuk pembangunan, seperti jalan, jembatan, dan gedung-gedung. Selain itu juga untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat.
Di tempat yang sama, Kepala Bapenda Provinsi Banten Opar Sohari mengaku setelah adanya instruksi langsung oleh Pj Gubernur Banten, maka seluruh OPD melakukan pembayaran pajak randisnya. Penegakkan hukum terkait pajak yang dilakukan rutin itu tidak akan pandang bulu, untuk kendaraan umum atau randis.
Seperti diketahui, saat melakukan razia taat pajak di depan KP3B, Kota Serang beberapa waktu lalu, dalam kurun waktu sekira satu jam, ditemukan tiga randis milik Pemprov Banten yang belum membayar pajak. Para pemegang randis pun didata dan OPD-nya diminta untuk melakukan pembayaran PKB.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, seluruh OPD sudah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran pajak randisnya masing-masing. “(Apabila ada yang belum-red) ya bayarkan. Itu kewajiban,” tegasnya.
Kata dia, alokasi anggaran untuk pembayaran pajak randis itu masuk dalam pos anggaran belanja pemeliharaan randis. Di dalamnya terdapat beberapa komponen yaitu pembayaran pajak randis, suku cadang, jasa service, dan BBM. (mg-01-nna/nda)
Banten Hari Ini
- Utama
- Kab Serang
- Radar Serang
- Pandeglang
- Lebak - Viral
- Tangerang - Viral
- Olahraga
- Hukrim
- Love Story - Inspirasi
- Bisnis - Peluang Usaha
- Sambungan
- Cilegon
- Trendy
- Proud
- Cover Story
- Pesona Indonesia
- Legacy
- Kelurahan
- 18 PLUS
- MAMMY WOW
- ADVERTORIAL WARNA
- LRLA KOTA SERANG
- ADVERTORIAL BW
- KESEHATAN
- DP3AP2KB Kota Cilegon
- RADAR TRAVEL
- LPPD Tangerang
- 18 PLUS+
- ADV Pemkab Tangerang
- MOVIES
- PUPR LEBAK
- ADV PEMKAB PANDEGLANG
- GEN RB
- Serba Serbi Ramadan
- ADV PEMKAB PANDEGLANG 2
- HOBBY
- RAKYAT MEMILIH
- Potret Cilegon
- VIRAL
- LKBA Kabupaten Serang
- Academia Untirta
- INFO BHAYANGKARA
- INFO ADHYAKSA
- NUSANTARA metro disway
- FOKUS DISWAY
- TRAVELISTA
