Hukrim
YLBHI Desak Pengesahan RKUHP Ditunda
JAKARTA-Pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) diminta agar ditunda. Sebab, sejumlah pasal dalam RKUHP yang akan disahkan sebelum 15 Desember 2022 oleh DPR RI ini dianggap bermasalah.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur menuturkan, masih banyak pasal bermasalah dan belum dibahas, serta ada juga masih jadi perdebatan.
Silakan berlangganan untuk membaca keseluruhan artikel ini.
Mulai dari
Rp. 30.000*/Bulan
