^{Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian}

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mendukung percepatan pemulihan ekonomi global dengan mengedepankan isu tersebut sebagai prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia. Berbagai Kemen­terian/Lembaga dari pusat dan daerah termasuk juga dari pihak swasta terlibat dalam pe­nye­lenggaraan berbagai per­te­muan Working Groups dan En­gage­ment Groups G20 yang telah berlangsung sejak awal tahun 2022 ini.

Pre­si­densi G20 In­do­ne­sia sendiri fokus pada tiga prioritas utama yakni me­nata kembali ar­sitektur ke­­sehatan du­nia yang lebih in­klusif dengan menjamin ketersediaan vaksin yang lebih merata dan sistem kesehatan yang tangguh dan inklusif. Kemudian mendorong transformasi ekonomi berbasis digital untuk mendorong UMKM, dan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Prioritas selanjutnya yakni mempercepat transisi energi ramah lingkungan. Transisi ener­gi bukan hanya harus adil antara kepen­tingan negara ber­­kembang dan negara maju, tetapi juga terjangkau dari sisi teknologi dan pembiayaannya.

“Ketiga topik utama tersebut akan menjadi pan­duan bagi para Pemimpin Negara G20 untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang pro rakyat, konkret, dan dapat diimple­men­tasikan. Di samping itu, Presiden RI Joko Widodo sudah menyampaikan arahan agar Pre­sidensi G20 menghasilkan proyek dan kerja sama ekonomi yang implementatif se­hingga dapat mendukung pemulihan ekonomi global,” ujar Menteri Koordinator Bidang Per­ekonomian Airlangga Hartarto dalam Live Special TV One yang mengambil tema G20, di Jakarta, Senin (27/06).

Mengenai persoalan transisi energi, Menko Airlangga mengatakan Presidensi G20 Indonesia salah satunya digunakan untuk mengenalkan skenario Indonesia mencapai Net Zero Emission di tahun 2060. Negara anggota G20 juga harus ber­­fokus pada sumber pendanaan untuk in­ves­­tasi transisi energi ke energi terbarukan.

“Ada semacam model yang sedang dibahas dengan ADB dan lembaga keuangan lain yakni model yang akan optimal secara ekonomi untuk mempercepat transisi, terutama energi berbasis fosil, khususnya PLTU,” tutur Menko Airlangga.

Dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis energi akibat perang antara Rusia dan Ukrai­na, setiap negara termasuk di Eropa meng­­utamakan energy security, karena mereka akan mengalami musim dingin sehingga mem­­­butuhkan diversifikasi suplai energi dari Rusia, misalnya dalam bentuk LNG dan batu bara.

“Dalam jangka menengah, energi ter­barukan tetap penting. Indonesia tetap mendorongnya dengan berbagai kegiatan. Pemerintah juga akan memberikan insentif seperti insentif fiskal, sehingga proses transisi menuju energi terbarukan akan tercapai dalam waktu tak terlalu lama,” ucap Menko Airlangga.

Di sisi lain, dengan situasi seperti saat ini, dunia membutuhkan sumber per­tum­­buhan baru, dan salah satu yang pa­­­ling memungkinkan adalah melalui di­gitalisasi yang akan makin pesat pasca pan­demi Covid-19 ini. Wilayah ASEAN me­­miliki potensi digitalisasi yang besar dan akan mampu mengakselerasi pertum­buhan ekonomi di tingkat regional.

Indonesia sendiri mempunyai program inklusi keuangan yang antara lain men­cakup digital financing melalui beragam produk fintech, serta program pe­ning­katan skill masyarakat dengan pelatihan online melalui Kartu Prakerja, yang diha­rapkan bisa direplikasi oleh negara-negara lainnya di masa depan.

Menko Airlangga juga mengatakan hal yang bisa dicontoh negara lain dari Indonesia yakni reformasi struktural dalam per­­aturan perundang-undangan. Pe­me­rintah bersama DPR telah meluncurkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, sehingga ke­­bi­jakan dan langkah-langkah yang ber­­sifat luar biasa di bidang keuangan ne­gara bisa dilakukan dengan cepat.

Kemudian, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut World Bank, UU Cipta Kerja merupakan upaya reformasi besar yang menjadikan Indonesia lebih kom­petitif, serta dapat meningkatkan kua­litas SDM, melanjutkan akselerasi pem­­bangunan infrastruktur fisik dan di­gital, juga pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF).

Selanjutnya, UU Nomor 7 Tahun 2021 ten­tang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang di dalamnya juga mengandung unsur green economy, antara lain tentang pajak karbon yang akan diterapkan pada pertengahan tahun ini. “Jadi Indonesia pu­nya resiliensi lebih dan fleksibilitas un­tuk merespon risiko ketidakpastian yang muncul di pasar global,” ucap Menko Airlangga.

Sebagai Presidensi G20 tahun 2022 ini, In­donesia tentunya berusaha menye­im­bangkan beragam kepentingan dari se­luruh anggota G20, baik negara maju mau­pun negara berkembang. Hal tersebut berlaku dalam pembahasan banyak agen­da Sherpa maupun Finance Track, terma­suk isu kesehatan, energi, lingkungan, pe­­rubahan iklim, dan pembangunan ber­­­kelanjutan.

Indonesia juga harus mengedepankan representasi yang setara. Hal ini dilakukan dengan mengundang perwakilan negara berkembang dan negara-negara yang terdampak dari isu global, misalnya negara di kawasan Pasifik sebagai yang paling merasakan dampak dari kenaikan tinggi air laut. Komunikasi rutin yang baik juga sudah dibangun dengan semua Sherpa di G20. Hal ini penting untuk menjaga ke­percayaan global terhadap kepemim­pinan Indonesia dalam G20. (*)