^{DARI KIRI: Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Wakajati Banten Marang, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setyawan, Wakapolda Banten Brigjen Pol Ery Nursatari dan Danrem 064/MY Brigjen TNI Yunianto saat rakoor penanganan PMK di Pendopo Gubernur, kemarin. (QODRAT/RADAR BANTEN)}

Pemprov Bentuk Satgas Khusus

SERANG-Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di Banten makin meluas di ka­bupaten/kota. Satgas Nasional Pe­na­nganan PMK menyebutkan Provinsi Banten menempati urutan ke-10 kasus PMK tertinggi di Indonesia.

Hingga akhir Juni 2022, jumlah kasus PMK di Provinsi Banten men­capai 1.643 kasus, dengan ka­sus terbanyak di Kota Tangerang yang didominasi sapi ternak.

Menurut Ketua Satgas Nasional Pe­nanganan PMK Letjen TNI Suharyanto, saat ini kasus PMK di Indonesia telah tersebar di 19 Provinsi termasuk di Banten sehingga diperlukan penanganan yang sangat serius dan terintegrasi. 

“Pemerintah pusat telah membentuk Satgas Khusus penanganan PMK. BNPB ditunjuk sebagai koordinator. Adapun penanganan PMK berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Maritim dan Investasi sama seperti penanganan Covid-19,” kata Suharyanto usai rapat koordinasi penanganan PMK antara BNPB, Forkopimda Banten dan Ka­bupaten/Kota se- Banten di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Selasa (28/6).

Suharyanto yang juga menjabat Kepala BNPB ini melanjutkan, saat ini pihaknya sedang melakukan tahapan pe­ngum­pulan data dan keterangan terkait populasi ternak serta sudah sejauh ma­na hewan ternak yang telah terinfeksi. Ke­mudian dalam penanganan juga melibatkan pakar-pakar yang kompeten dalam penanganan penyakit hewan.

“Besok (hari ini) akan ada diskusi yang mendalam di Kementerian Per­tanian nanti akan dilanjutkan dengan rapat koordinasi di bawah Menkor­marves, nanti disitu akan jelas apa yang akan dilakukan, apakah sistem lockdown tingkat pulau, Provinsi, Kabupaten/Kota, ini pun terkait bagaimana mengatur lalu lintas hewan jelang hari Raya Idul Adha,” tuturnya.

Meluasnya kasus PMK di Banten, tam­bah Suharyanto, penanganannya membutuhkan sinergitas antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot.

“Secepatnya Pemprov Banten mem­bentuk Satgas Penanganan PMK tingkat Provinsi,” bebernya.

Terkait ketersediaan vaksin PMK dari pemerintah pusat, saat ini ketersediaan vaksin baru ada 800 ribu dosis yang disiapkan oleh Kementerian Pertanian.

“Nanti akan diadakan lagi sesuai de­ngan kebutuhan, agar kasus PMK bisa ditekan,” pungkasnya.

Menindaklanjuti hasil rakor, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar me­ngatakan, Pemprov Banten segera mem­­bentuk Satgas khusus penanganan PMK melibatkan semua pihak-pihak terkait. 

“Sudah kita susun sebenarnya, tapi kemarin ada perubahan sesuai dengan arahan Pak Menko dan tadi juga kita mendapatkan arahan teknis dari Ketua Satgas Nasional,” kata Al.

Ia mengaku optimis pembentukan Satgas Penanganan PMK Provinsi Banten sudah resmi terbentuk akhir Juni ini.

“Insya Allah besok sudah resmi ter­bentuk, semua unsur Forkopimda masuk didalamnya, sehingga bisa langsung men­­jalankan fungsi-fungsi sesuai de­ngan tugas kita masing-masing,” bebernya.

Terkait posisi Banten yang masuk 10 provinsi dengan kasus PMK tertinggi, Al mengaku akan memaksimalkan pe­ran Satgas untuk melakukan pena­nganan PMK. Menurut Al, terdapat bebe­rapa pendekatan yang dapat dila­kukan dalam pencegahan PMK melalui satgas, di antaranya kuratif, preventif dan juga promotif. 

“Jadi ada pencegahan yang dilakukan dengan langkah-langkah yang terukur sesuai dengan pendekatan kepada PMK ini, kemudian tingkat kuratif jika telah di­temukan terjangkit dilakukan pengo­batan sesuai dengan tahapan prosedur,” tegasnya.

Hingga kemarin, tambah Al, Provinsi Banten telah menerima 1.100 dosis vaksin dari pemerintah pusat, dan telah dilakukan vaksinasi di beberapa Kabu­paten/Kota secara bertahap.

“Lantaran jumlah kasus PMK lebih banyak dari ketersediaan vaksin, kami akan melakukan pengajuan kembali kepada Kementerian Pertanian agar kuo­ta vaksin PMK untuk Banten ditam­bah lebih banyak lagi,” pungkasnya.

Terkait 1.643 kasus PMK di Banten, Agus mengungkapkan hanya tersebar di enam Kabupaten/Kota, dimana sapi ternak yang lebih banyak terpapar dibandingkan hewan lain.

“Hanya Kota Serang dan Kota Cilegon yang belum ditemukan kasus PMK, se­moga ini bisa kita pertahankan. Se­mentara di daerah lain terus ditekan pe­nyebarannya seiring dengan gen­carnya vaksinasi PMK,” bebernya.

Terkait vaksin PMK, Agus menyebutkan Provinsi Banten membutuhkan 73 ribu dosis vaksin sesuai dengan jumlah hewan ternak yang tersebar di delapan kabupaten/kota. (den/alt)