^{AKSI DAMAI: Ratusan honorer di lingkungan Pemprov Banten menggelar aksi damai, di Plaza Aspirasi, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (15/7).} 

*Pemprov Banten dapat Kuota PPPK 714 Orang

SERANG–Tenaga honorer Pemprov Banten kembali mengancam akan mogok kerja. Apalagi, kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk Pemprov Banten hanya 714 orang.

Ketua Forum Pegawai Non PNS Banten (FPNPB) Taufik Hidayat mengaku pihaknya sedang mempersiapkan demo dan mogok kerja. “Seluruh honorer. Pekan depan,” tegas Taufik, Rabu (28/9).

Kata dia, aksi itu dilakukan karena tenaga honorer kecewa tehadap lambatnya Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar dan DPRD Provinsi Banten menindaklanjuti aspirasi mereka. “Belum ada kejelasan sampai sekarang,” tandas tenaga honorer di RSUD Malingping ini.

Taufik mengatakan, semua aspirasi tenaga honorer belum terakomodir. “Ditambah sekarang ada permasalahan terkait injek data dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah-red) ke BKN (Badan Kepegawaian Negara-red),” ungkapnya.

Sementara itu, untuk tahun anggaran 2023, Pemprov Banten hanya mendapatkan kuota PPPK sebanyak 714 orang. Padahal, tahun ini Pemprov Banten sudah menyampaikan usulan formasi PPPK ke KemenPAN-RB untuk PPPK guru 1.671 orang dan PPPK Non guru 214 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan 140 orang dan tenaga teknis lainnya 74 orang.

Penjabat Sekda Banten Moch Tranggono mengaku sudah menerima surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait kuota PPPK untuk Banten. “Ya sudah ada,” ujar Tranggono kepada Radar Banten melalui pesan singkat via aplikasi WhatsApp, Selasa (27/9) malam.

Tranggono mengatakan, jumlah PPPK untuk tahun ini adalah 1.013 orang yang terdiri dari 985 guru dan penyuluh 28 orang. Sedangkan jumlah PPPK untuk Tahun Anggaran 2023 yang diseleksi tahun 2022 sebanyak 714 orang yang terdiri dari guru 500 orang, tenaga kesehatan 140 orang, dan penyuluh 74 orang.

Walaupun kuotanya sedikit, tapi Tranggono mengatakan, masih ada seleksi tahun 2023. “Ditambah jumlah PPPK guru lulus passing grade yang belum diangkat adalah 1.947 orang,” tuturnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, pada prinsipnya, pengangkatan PPPK menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Jangan sampai terjadi seperti di daerah lain. Sudah diangkat tapi tidak ada gajinya. Itu masalah,” tegasnya.

Dia berharap, para tenaga honorer untuk bersabar karena semua kondisi sedang dalam proses. “Mudah-mudahan kita ketemu dengan jalan yang benar dan baik untuk bersama,” tutur Al.

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Banten Nana Supiana mengungkapkan, ada 2.400 guru yang lulus passing grade dan dapat diangkat menjadi PPPK. Hanya saja, pengangkatannya harus dibarengi dengan penganggaran. “Siap gak kalau diangkat semua,” ujarnya.

Sementara itu, lanjut Nana, terkait tenaga administrasi sedang berproses untuk seleksi 2023 yang saat ini data jumlah honorernya bakal disampaikan ke BKN. “Kuota yang terbaru masih dalam proses karena sedang input persyaratan administrasi. Seleksi nasional,” terangnya.

Untuk pendataan honorer di Pemprov, ia mengaku kemarin sudah berproses sekira 90 persen. “Besok (hari ini-red) selesai. Nanti diumumkan dan dipublish,” ujar Nana. (nna/nda)