JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mema­parkan upaya pemerintah dalam mere­dam efek dari luka memar atau scarring effect pasca-pandemi Covid-19, yaitu dengan menyehatkan masyarakat, perekonomian, sekaligus menyehatkan APBN yang sudah sangat bekerja keras.

“Jadi ada tiga yang perlu disehatkan bersama-sama. Masyarakat yang terkena covid, ekonomi yang juga melesu karena adanya pandemi dan sekarang gunca­ngan yang baru, serta APBN nya sendiri juga harus kembali disehatkan. ini tugas yang sangat sangat luar biasa,” ucap Menkeu dalam pidatonya pada Executive Development Program (EDP) bertema “Arah Kebijakan Fiskal Dalam Menghadapi Scarring Effect” yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (28/9).

Dikutip dalam ketersengan resmi Kemenkeu, Menkeu juga menyampai­kan, Indonesia merupakan salah satu negara yang ekonominya sudah pulih secara cepat. 

Pada kuartal II 2022, stabilitas ke­uangan Indonesia relatif masih terjaga dan pembaikan ekonomi domestik diperkirakan terus berlanjut. Hal itu ditopang oleh peningkatan konsumsi, investasi, kinerja ekspor-impor, dan membaiknya neraca pem­bayaran. Namun risiko atas memburuk­nya resesi global perlu untuk terus diwas­padai.

“Tahun depan, berbagai lembaga dunia memberikan prediksi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif lebih lemah namun tidak terlalu signifikan. Karena dunia memang diprediksi akan mengalami perlemahan ekonomi yang sangat-sangat signifikan atau bahkan mungkin masuk di dalam resesi. Nah namun situasi seperti ini tidak boleh membuat kita terlena. Kita tetap waspada,” ungkap Menkeu.

Di sisi lain, pandemi membuat seba­gian besar masyarakat di dunia ber­adaptasi pada situasi normal yang baru atau new normal, serta menemukan cara kerja baru sehingga muncul fenomena new way of working.

“Behaviour dari labor berubah. Kemudian mereka membuat banyak sekali rekalibrasi terhadap kegiatan dan keputusan mengenai hidupnya, pekerjaannya, dan tentu saja ini ber­pengaruh sangat besar,” imbuhnya.

Dengan begitu, Menkeu meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat mendalami kondisi tenaga kerja dan mengidentifikasi demografi di Indo­nesia. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat fondasi pereko­nomian Indonesia.

“Ini tentu akan menentukan bagai­mana sebuah perekonomian akan terus berkembang, karena labor relation itu adalah salah satu fondasi yang sangat penting bagi sebuah perekono­mian,” ucap Menkeu.

Menkeu berharap agar BPJS Ketenaga­kerjaan dapat terus menglola dana yang luar biasa besar, yaitu dana yang bersumber dari para tenaga kerja di indonesia. Tentu hal itu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi tenaga kerja dan pasar tenaga kerja di Indo­nesia.

“Saya tentu berharap sebagai institusi yang mengelola resources luar biasa, tata kelola harus dibuat baik, efisiensi, investasi harus dibuat secara sangat prudent namun juga maksimal dari sisi return-nya. dan itu adalah amanah yang sangat sangat penting,” kata Menkeu. (bie)