*Al Muktabar Sampaikan RAPBD 2023 ke DPRD

SERANG-Pemprov Banten mengusulkan rancangan APBD tahun anggaran 2023 ke DPRD Banten sebesar Rp11,5 triliun. Usulan tersebut turun dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun 2022 yang mencapai Rp11,8 triliun.

Hal itu terungkap saat Pj Gubernur Banten Al Muktabar menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 melalui rapat paripurna di DPRD Banten, Rabu (29/9).

Dalam paparannya, Al Muktabar mengungkapkan secara garis besar struktur rancangan APBD Banten tahun 2023 sebesar Rp 11,5 triliun lebih, dimana pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp11,3 triliun lebih.

"Penyusunan RAPBD 2023 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 serta mensinkronisasikan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023," kata Al saat menyampaikan nota pengantar RAPBD 2023.

Selain itu, lanjut Al, Raperda APBD 2023 juga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengacu pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati bersama dengan DPRD Provinsi Banten beberapa waktu lalu.

"Raperda APBD 2023 sebagai bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pemprov Banten telah melakukan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat melalui pendekatan yang holistik, tematik, integratif dan spasial dengan kebijakan anggaran belanja yang didasarkan pada money follow prioritas program," tegasnya.

Al melanjutkan, pada RKPD Provinsi Banten tahun 2023, pemprov memprioritaskan beberapa hal, di antaranya meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan daya saing SDM.

"Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan," tuturnya.

Terkait target pendapatan daerah Rp11,3 triliun lebih, sementara belanja daerah Rp11,5 triliun, Al mengatakan terjadi defisit anggaran sebesar Rp179,1 miliar.

"Ada defisit anggaran antara belanja dan pendapatan daerah tahun depan, namun defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan daerah yang bersumber dari Silpa APBD tahun 2022," tegasnya.

Sedangkan untuk mecapai target pendapatan Rp11,3 triliun, pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah dalam menentukan strategi kebijakan, yakni dengan penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan, serta peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan.

"Optimalisasi pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah, dan optimalisasi pendayagunaan aset untuk peningkatan PAD," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Al memastikan dalam RAPBD 2023 pihaknya telah mengalokasikan dana cadangan Pilgub Banten 2024 sebesar Rp250 miliar tahap pertama. Dan akan mengalokasikan sisanya pada APBD 2024," pungkasnya.

Usai penyampaian nota pengantar Raperda APBD tahun anggaran 2023, Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim yang memimpin jalannya rapat paripurna mengatakan, Raperda APBD 2023 yang telah disampaikan Pj Gubernur Banten selanjutnya akan disikapi oleh seluruh fraksi di DPRD Banten.

"Selanjutnya Raperda ini akan ditanggapi melalui pemandangan umum fraksi-fraksi pada rapat paripurna yang dijadwalkan pada 5 Oktober mendatang," kata Fahmi sebelum menutup rapat paripurna.(den/nda)