^{Pj Gubernur Banten A Damenta}

Gubernur Terpilih Terhambat Rotasi Pejabat

SERANG– Sebanyak 15 jabatan eselon II di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten saat ini kosong, dan pengisian kekosongan jabatan tersebut akan dilakukan melalui mekanisme open bidding atau seleksi terbuka. Proses ini kemungkinan besar akan dipimpin oleh Pj Sekda Banten, Nana Supiana, setelah Pj Gubernur Banten A Damenta memastikan bahwa dirinya tidak dapat melakukan rotasi pejabat eselon II sebelum pelantikan kepala daerah definitif pada 6 Februari 2025.

Damenta menjelaskan bahwa setelah pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, barulah Pj Sekda akan mengelola proses pengisian jabatan eselon II yang kosong. “Karena Gubernur definitif baru bisa melantik enam bulan kemudian atau setelah pelantikan,” ungkap Damenta.

Dia menegaskan, akan mengandalkan Pj Sekda untuk melaksanakan seleksi terbuka dan uji kompetensi guna mencari pejabat yang tepat untuk mengisi posisi kosong tersebut.

Proses open bidding ini bukan hanya terkait pengisian jabatan, tetapi juga menjadi bagian dari langkah untuk mempersiapkan manajemen talenta di Pemprov Banten. Hasil asesmen yang diadakan untuk jabatan eselon II akan keluar dalam waktu maksimal sepuluh hari, memberikan dasar untuk seleksi lebih lanjut. “Hasil assessment center eselon II baru keluar maksimal 10 hari,” tambah Damenta.

Namun, pengisian jabatan yang terhambat ini memunculkan tantangan bagi Pemprov Banten, khususnya terkait dengan waktu yang semakin mendekat menuju pelantikan kepala daerah.

Damenta mengungkapkan, awalnya ia berencana untuk melakukan open bidding setelah rotasi pejabat eselon III dan IV, namun pelantikan kepala daerah yang semakin dekat membuat rencana tersebut terhalang. “Kalau yang sudah selesai di tingkat eselon III dan IV, insyaallah keburu (dilantiknya),” jelasnya optimistis.

Ke-15 jabatan yang kosong ini mencakup berbagai posisi penting, seperti Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Diskominfo SP, Kepala DPMD, Kepala Dinas ESDM, hingga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Semua jabatan ini saat ini diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian.

Sementara itu, pengamat pemerintahan Yhannu Setyawan mengungkapkan bahwa meskipun rotasi pejabat bisa dilakukan dengan cepat, kualitas dan kredibilitas kepala OPD yang terpilih lebih penting untuk diperhatikan. “Mau dibikin cepat bisa, dibikin lama bisa. Namun, jika ingin mendapatkan kepala OPD yang kredibel, kompeten, dan loyal, proses ini tidak bisa dipaksakan,” katanya, menambahkan bahwa sebuah kebijakan rotasi pejabat yang tergesa-gesa dapat menimbulkan dinamika yang tidak diinginkan, khususnya jika pejabat yang terpilih tidak sejalan dengan visi misi kepala daerah terpilih.

Yhannu menyarankan agar Pj Gubernur Banten lebih fokus pada proses pelantikan gubernur terpilih, tanpa perlu terburu-buru merotasi pejabat-pejabat Pemprov. “Jangan menimbulkan residu dari bongkar pasang pejabat. Itu akan menimbulkan konflik, paling tidak seminimal mungkin bisa menimbulkan suasana tidak nyaman antara kepala daerah terpilih dengan kepala OPD,” tegas Yhannu.

Di sisi lain, Sekretaris Komisi I DPRD Banten, Umar Bin Barmawi, menegaskan bahwa dalam pengisian jabatan, Pj Sekda Banten harus memastikan transparansi dan mengutamakan penilaian berdasarkan talenta ASN. Menurutnya, pengisian jabatan tidak boleh dipengaruhi oleh faktor suka atau tidak suka, melainkan harus berfokus pada kemampuan dan kompetensi yang ditunjukkan melalui asesmen.

"Pengisian jabatan ini harus menjadikan asesmen kemarin sebagai tolok ukur utama, artinya pengisian jabatan harus mengedepankan talenta. Jangan ada kriteria suka atau tidak suka. Tapi harus dilihat dari talenta," tegasnya.

Umar Bin Barmawi juga memberikan contoh bahwa jika hasil asesmen menunjukkan bahwa seorang ASN memiliki talenta di bidang pendapatan, maka seharusnya ASN tersebut ditempatkan di bidang pendapatan, bukan di bidang lain seperti pertanian. "Jangan sampai karena Pj Sekda ini tidak suka dengan yang bersangkutan, malah menempatkan ASN itu di tempat yang bukan talentanya, meskipun memang setiap ASN harus siap ditempatkan di mana pun," pintanya.

(nna-suf/nda)