PANDEGLANG - Sebanyak 200 ribu warga miskin yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum tercover BPJS Kesehatan. Penyebabnya karena tidak tersedianya anggaran dari APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten. 

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabu­paten Pandeglang Nuriah mengatakan, jumlah warga yang masuk dalam DTKS atau basis data yang digunakan pemerintah untuk menyalurkan bansos PKH dan BPNT sebanyak 800 ribu lebih. 

"Yang baru terjamin BPJS Kesehatan itu baru 600 ribu orang lebih. Sumber­nya dari APBN, provinsi, dan APBD. Sisanya sebanyak 200 ribu lebih belum terjamin," katanya kepada Radar Banten di Hotel S Rizki Pandeglang, kemarin. 

Nuriah mengaku diperintahkan Bupati Irna Narulita melakukan verifi­kasi dan validasi jumlah DTKS di Kota Badak. Verifikasi dan validasi data mulai dilakukan pekan ini. 

"Kita mulai star untuk memvalidasi data penerima bansos karena semua harus masuk DTKS. Dari 1,3 juta jumlah penduduk lebih dari 60 persen (800 ribu lebih) masuk DTKS," ungkapnya. 

Jumlah DTKS berdasarkan Peraturan Menteri Sosial hanya boleh 40 persen. Akan tetapi DTKS di Pandeglang ini sudah 60 persen.

"Artinya ini harus diverifikasi kembali. Karena khawatir di dalam DTKS ada ASN, pensiunan, dan pegawai-pegawai yang memang sudah sejahtera," ungkapnya. 

Nuriah menegaskan, pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS, pertama akan dilaksanakan di zona 1. Kurang lebih ada 99 ribu yang sudah dicover APBD provinsi namun ada 60 ribu lebih warga miskin belum masuk DTKS. 

"Dia tidak mampu tapi belum terja­min. Maka di zona 1 ini kita prioritas­kan," tegasnya. 

Validasi dan verifikasi tidak hanya di zona 1 saja akan tetapi sampai ke zona 6. Terkait alokasi anggaran Verifikasi dan Validasi ini sebesar Rp40 juta. 

"Dengan kondisi 6 zona perbaikan maka tetap dimaksimalkan agar bantuan ini tepat sasaran. Jadi tim yang turun ini tidak hanya mem­verifi­kasi dan validasi datanya tapi me­motret kondisi rumahnya," paparnya. 

Kalau melihat alokasi anggaran memang sedih rasanya. Akan tetapi  mereka harus semangat.

"Apapun yang dimiliki kita kerahkan semua karena ini kepentingan ma­syarakat miskin. Kita ada 131 ribu dari 1,3 juta penduduk," jelasnya. 

Dari 131 ribu jumlah warga miskin yang baru terbantu PKH dan BPNT kurang lebih 88 ribu. 

"Jadi masih ada masyarakat miskin, yang menanti. Oleh karena itu, kita akan selesaikan verifikasi dan validasi agar penerima Bansos menjadi tepat sasaran," ujarnya. 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Wawan Gunawan men­dukung Dinsos melakukan verifikasi dan validasi jumlah DTKS di Pandeglang. 

"Kegiatan ini penting dilakukan. Supaya program bantuan menjadi te­pat sasaran," tukasnya.(mg-01/tur)