^{ANTRE MINYAK GORENG: Warga mengantre minyak goreng di Pasar Rangkasbitung, Rabu (29/6). (Yusuf Permana/Radar Banten)}

LEBAK - Pemerintah mewajibkan warga untuk menunjukan Aplikasi PeduliLindungi saat membeli minyak goreng curah. Ke­bijakan tersebut bertujuan untuk me­mantau dan memastikan distribusi minyak go­reng merata ke masyarakat.

Namun, emak-emak menilai kebijakan itu justru membuat ribet. Pasalnya, warga juga diwajibkan membawa e-KTP. 

“Sudah tau Pak. Kemarin kan harus ba­wa e-KTP, sekarang makin ribet. harus pakai aplikasi,” kata Sinta, seorang ibu rumah tangga di Pasar Rangkasbitung, Rabu (29/6).

Setelah mengetahui kebijakan tentang peng­gunaan Aplikasi PeduliLindungi, diri­nya lantas bergegas ke Pasar Rang­kasbitung untuk memborong minyak goreng curah. Untuk harganya, Rp11 ribu per liter.

“Saya beli 10 liter, buat kebutuhan sehari-hari di rumah. Sengaja ngeborong, karena kalau kebijakan aplikasi itu diterapkan bakalan ribet. Makanya ini buat stok di rumah,” kata Sinta.

Dia berharap, Pemerintah bisa terus ber­konsentrasi dalam menjaga stabilitas harga minyak. Jangan sampai harga minyak goreng melambung tinggi hingga me­nyusahkan warga.

Sementara itu, pemilik agen minyak go­reng curah di Pasar Rangkasbitung Supandi mengatakan, dirinya belum mene­rapkan kebijakan tentang penggu­naan aplikasi PeduliLindungi itu. Karena, ia mengakui kebijakan itu banyak dike­luhkan masyarakat kecil yang ingin membeli minyak goreng curah.

Saat ini, dirinya melayani setiap warga yang ingin membeli minyak goreng, baik yang menggunakan aplikasi maupun tidak.

“Kalau untuk stok minyak sekarang me­limpah, tidak seperti dulu. Soal ke­bijakan itu akan kita terapkan, tapi se­karang kita tetap layani warga yang ingin beli tanpa menggunakan aplikasi. Ka­­rena kasian banyak yang kurang me­ngerti soal aplikasi. Mereka itu banyak da­ri daerah. Tadi ada juga yang dari Baduy, kita tetap layani,” katanya.(mg-02/tur)