CILEGON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melakukan langkah pergeseran anggaran guna mempercepat perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) yang rusak akibat banjir. 

Kebijakan tersebut dibahas dalam ke­giatan Ekspos Tindak Lanjut Pasca­bencana Banjir Kota Cilegon yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota, Jumat (30/1).

Asisten Daerah (Asda) II Kota Cilegon, Tunggul Fernando Simanjuntak, me­ngatakan, Pemkot saat ini tengah merekap seluruh kerusakan pascabanjir untuk menentukan penanganan yang bisa diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.

“Hari ini kita merekap kerusakan pasca­banjir, kemudian kita diskusikan mana yang akan diselesaikan tahun ini,” ujarnya.

Tunggul mengungkapkan, kerusakan infrastruktur pascabanjir terjadi di tujuh kecamatan dan 17 kelurahan di Kota Cilegon. 

Penanganannya akan dilakukan melalui pergeseran anggaran yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum (PU).

“Itu akan kita lakukan pergeseran ang­garan, atau yang bisa diselesaikan tahun ini melalui anggaran yang ada di PU,” je­lasnya.

Seluruh hasil rekap tersebut, lanjut Tung­­gul, akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Eksekutif Daerah (Eksda) yang berada di bawah koordinasi Asda II. “Semua se­dang kita rekap. Hari Selasa akan kita ra­pat­kan di Eksda, mana yang bisa digeser untuk penyelesaian di 17 kelurahan itu,” katanya.

Ia menegaskan, pergeseran anggaran dilakukan murni dari internal PU, tanpa adanya penambahan anggaran baru, sehingga tidak mengganggu program lain.

“Pergeserannya dari PU saja, jadi tidak ada penambahan. Itu anggaran pemeli­ha­raan di bidang SDA, sehingga tidak mengganggu kegiatan lain,” tegasnya.

Dalam penentuan prioritas, Pemkot akan memfokuskan penanganan pada kerusakan yang berisiko tinggi terhadap keselamatan warga.

“Nanti kita lihat mana yang lebih prioritas. Kalau air meluap melebihi TPT mungkin itu bisa nanti dulu, tapi TPT yang jebol itu jadi prioritas,” ujarnya.

Selain TPT, terdapat satu jembatan yang dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah akibat banjir. Namun, penanganannya masih menunggu skema anggaran.

“Ada satu jembatan juga yang jebol. Itu sudah kita masukkan, kemungkinan bisa di APBD Perubahan, kalau tidak ya tahun depan,” jelas Tunggul.

Sementara itu, Wali Kota Cilegon Robinsar menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur yang rusak, khususnya TPT dan tanggul, guna men­cegah banjir kembali terulang.

“Infrastruktur yang rusak itu kebanyakan TPT dan tanggul. Kalau tidak kita lakukan percepatan pembangunan, kalau tidak dibangun kembali karena sudah jebol, pasti banjir lagi,” tegas Robinsar.

Ia menjelaskan, secara mekanisme anggaran, perbaikan tersebut seharusnya dilakukan pada tahun berikutnya. Namun, melihat tingkat urgensi di lapangan, percepatan menjadi pilihan. “Normatifnya memang tahun depan, tapi ini bicara urgensi. Dengan percepatan, ketika debit air tinggi bisa meminimalisir banjir,” katanya.

Robinsar menyebutkan, saat ini titik-titik kerusakan masih dalam tahap penghitu­ngan. Sementara untuk besaran anggaran, sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas PU. “Titiknya sedang dihitung. Kalau jumlah nominalnya, itu PU yang meng­hitung,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, kekhawatiran terbesar warga adalah potensi banjir kembali terjadi saat hujan deras. “Kebanyakan keluhannya khawatir, kalau hujan besar terjadi lagi, banjir kembali,” katanya.

Terkait sumber pembiayaan, Robinsar menyebutkan pergeseran anggaran dimungkinkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) maupun pengalihan pada kode rekening yang sama.

“Untuk pergeseran anggaran, salah satunya mungkin dari BTT. Kemudian dari kode rekening yang sama, misalnya TPT awalnya dianggarkan di titik A, karena ada bencana digeser ke titik B, tapi tetap untuk TPT,” jelasnya. (mg-01/bam)